PAYAKUMBUH, METRO–Raut wajah Rosniati (65) terlihat lega saat menceritakan kisah perjuangannya mendampingi sang suami, Iswardi (67), menjalani operasi katarak. Warga Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota ini mengaku terbantu dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Berkat program JKN, operasi katarak suaminya tidak dipungut biaya sepeser pun. “Alhamdulillah, suami saya bisa menjalani operasi katarak sebanyak dua kali tanpa harus keluar uang sedikit pun. Semua biaya ditanggung BPJS Kesehatan lewat Program JKN,” tutur Rosniati, Senin (5/5).
Menurutnya, sang suami sudah lama mengalami gangguan penglihatan. Awalnya hanya dianggap sebagai gejala biasa akibat faktor usia, namun lama-kelamaan penglihatannya makin memburuk hingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. “Awalnya cuma mengeluh pandangan kabur, namun lama-lama tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga saat mau kerja juga jadi tidak maksimal,” ucap Rosniati.
Setelah diperiksa di Puskesmas setempat, Iswardi dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosis katarak. Dokter menyarankan operasi sebagai solusi terbaik untuk memulihkan penglihatannya. “Waktu itu kami sempat bingung, karena katanya kalau operasi harus siap biaya jutaan. Tapi setelah kami tanya-tanya, ternyata bisa ditanggung penuh lewat BPJS Kesehatan,” jelas Rosniati.
Ia pun segera mengurus segala kelengkapan administrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia dan suaminya terdaftar sebagai peserta JKN. Proses rujukan pun berjalan lancar dan dalam waktu singkat, sang suami berhasil menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh. “Dari awal periksa sampai operasi selesai, semuanya gratis. Tidak ada tambahan biaya, bahkan obat dan kontrol pasca-operasi juga ditanggung, asalkan kita mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Rosniati.
Rosniati mengaku sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan selama proses pengobatan suaminya saat itu. Menurutnya, petugas medis bersikap ramah dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sehingga ia merasa tenang dan percaya diri mendampingi suaminya. “Kami dilayani dengan sangat baik, dokternya sabar dan ramah, perawatnya juga membantu sekali. Semua informasi dijelaskan dengan baik dan kami tidak merasa dibedakan meskipun menggunakan BPJS Kesehatan,” cerita Rosniati.
Rosniati pun berharap agar program JKN ini terus berjalan dan bisa mempertahankan kualitas pelayananya yang saat ini sudah sangat baik. “Kesehatan itu mahal, tapi dengan BPJS Kesehatan kami merasa terlindungi. Program JKN sangat membantu kami yang sudah lanjut usia ini dan saya berharap agar kualitas pelayanan saat ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tambah Rosniati.
Rosniati dan keluarganya merupakan peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iuran setiap bulannya dibayarkan oleh Pemerintah. Rosniati mengaku tidak pernah menyangka bahwa manfaat dari program ini bisa sedekat dan sebesar itu dampaknya terhadap kehidupan keluarganya. “Dulu kami pikir BPJS Kesehatan hanya buat kalau sakit ringan, ternyata bisa bantu operasi besar seperti katarak ini, bahkan sebanyak dua kali tanpa keluar biaya sedikit pun. Mudah-mudahan Pemerintah terus mempertahankan program JKN ini,” tutup Rosniati.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, mengungkapkan bahwa kisah seperti yang dialami Rosniati bukanlah hal yang langka. Menurutnya, setiap hari ada ribuan peserta JKN yang mendapat manfaat nyata dari layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan ringan hingga tindakan medis kompleks seperti operasi katarak, bedah jantung, hingga cuci darah.
“Program JKN adalah bentuk gotong royong masyarakat Indonesia dalam menjamin akses layanan kesehatan. Kita ingin tidak ada lagi warga yang menderita hanya karena tidak mampu membayar biaya pengobatan,” ujar Defiyanna.
Defiyanna menambahkan, operasi katarak menjadi salah satu layanan yang cukup banyak dimanfaatkan oleh peserta JKN, terutama di wilayah dengan populasi lanjut usia. Di Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, BPJS Kesehatan rutin melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit demi memastikan program JKN berjalan dengan baik dan optimal. (uus)
