BUKITTINGGI, METRO–Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyuarakan harapannya agar kewenangan pengelolaan satuan pendidikan tingkat SMA dan sederajat dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini disampaikannya dalam berbagai forum nasional, termasuk saat retret kepala daerah di Magelang pada Februari lalu, serta dalam pertemuan APEKSI 2025 yang digelar di Bukittinggi.
Menurut Ramlan, meski tidak ada persoalan prinsip dengan pengelolaan SMA oleh pemerintah provinsi, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya sejumlah kendala yang menghambat pengembangan pendidikan, khususnya di Kota Bukittinggi.
“Kalau dikelola provinsi memang tidak ada masalah, asal tidak menimbulkan persoalan. Tapi realitanya, banyak kendala muncul, terutama dalam hal penganggaran dan penerimaan siswa baru,” ujarnya.
Ia mencontohkan, saat ini Pemerintah Kota tidak dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung pengembangan SMA, termasuk menambah ruang kelas atau fasilitas lain. Selain itu, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dinilai belum mengakomodasi kepentingan warga kota secara optimal.
“Kami kesulitan membantu sekolah dari sisi anggaran, padahal daerah yang paling tahu kebutuhan riil warganya. Soal penerimaan siswa pun, seharusnya warga kota diprioritaskan,” tambah Ramlan.
Meski begitu, Ramlan menyatakan tetap mendukung kurikulum nasional, namun pengelolaan teknis dan administratif pendidikan menengah, menurutnya, lebih efektif jika dikembalikan ke pemerintah daerah tingkat II.
Ramlan juga memaparkan sejumlah program unggulan bidang pendidikan yang akan direalisasikan mulai tahun ajaran 2025/2026.
Program tersebut antara lain, seragam sekolah gratis untuk seluruh siswa baru, angkutan umum gratis bagi pelajar SMP dan SMA, bantuan peningkatan kompetensi dan inovasi bagi guru, pembangunan dan rehabilitasi sekolah seperti SDN 08 Campagi Ipuah, SDN 05 Tarok Dipo, SD Kubu Tanjuang, pembangunan mushala di setiap sekolah.
Ia menegaskan, pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Bukittinggi, sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Kami berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai fondasi untuk mencetak agen perubahan. Tujuannya jelas: mengantar Indonesia menuju negara yang adil dan makmur,” tutup Ramlan. (pry)
