JAKARTA, METRO–Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat terkait literasi dan numerasi anak-anak di Indonesia. Saat ini, 75 persen anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar atau di bawah level 2 PISA.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah di kantor PPSDM Kemendikdasmen, di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4). Menurutnya, level ini artinya, mereka hanya bisa membaca namun tak memahami apa yang tengah dibaca.
“Mereka kesulitan memahami gagasan utama dari sebuah teks panjang,” ungkapnya.
Tak hanya literasi, numerasi juga tak kalah mengkhawatirkan. Sebanyak 82 persen anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan matematika di bawah standar atau di bawah level 2 PISA. Yang artinya, mereka kesulitan memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai informasi, PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan studi internasional yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara. Studi ini mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains, serta kompetensi lainnya.
Data PISA tersebut kemudian diperkuat dengan hasil asesmen nasional (AN) tingkat SMP/MTs tahun 2024. Persentase siswa mencapai kompetensi minimum literasi ternyata masih rendah dan kebanyakan masih berada di wilayah Pulau Jawa, sebagian Kalimantan seperti wilayah Kalimantan Timur dan Selatan, dan beberapa wilayah Sumatera seperi Riau.
Sementara, angka dibawah 40 persen masih didominasi wilayah Indonesia Timur seperti kawasan di Pulau Papua dan Maluku.
Kondisi serupa terjadi pada persentase capaian siswa dalam kompetensi minimum numerasi. Di mana, kondisi merah membara atau persentase di bawah 40 persen untuk kemampuan numerasi ini juga masih didominasi wilayah Indonesia Timur. “Adapun kesenjangan kualitas hasil belajar antarwilayah juga menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama. Perlu intervensi untuk mengatasi ketertinggalan, terutama di sebagian kawasan Indonesia timur. Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayahnya,” paparnya.
Situasi ini, kemudian diperburuk dengan kondisi sarana dan prasarana pada sebagian sekolah yang membutuhkan perbaikan. Khususnya, untuk jenjang pendidikan dasr. Merujuk data BPS 2024, 49 persen ruang kelas di jenjang SD mengalami kerusakan jenis ringan/sedang. Kemudian, 11 persen rusak berat.
Di jenjang SMP, 42 persen bangunan rusak rusak ringan/sedang dan 7 persen rusak berat. Sementara, pada jenjang SMA 33 persen ruang kelas rusak ringan/sedang dan 6 persen rusak berat. Lalu, di level SMK, 33 persen rusak ringan/sedang dan tiga persen rusak berat.
“Ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Bapak Presiden membuat kebijakan agar revitalisasi sekolah menjadi bagian dari agenda besar kita dan agenda memperbaiki pendidikan di tanah air kita,” pungkasnya. (jpg)
