MEDAN, METRO–Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID se-Sumatra berkomitmen menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatra. Komitmen tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi TPIP-TPID yang dirangkai dengan peluncuran simbolis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Sumatra tahun 2025 pada 24 April 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Tema yang diambil dalam rakor tersebut adalah sinergi dan inovasi dalam mendorong peningkatan produksi dan efisiensi rantai pasok distribusi pangan guna mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan inklusif di Sumatra.
Hadir dalam Rakor tersebut Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Urusan Logistik (Bulog), Wakil Gubernur Sumatera Utara serta TPID di wilayah Sumatera.
Penguatan program GNPIP wilayah Sumatra tahun 2025 menjadi komitmen bersama dalam memperkuat upaya stabilisasi harga pangan serta pengendalian inflasi berlandaskan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Kesediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), yang akan mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan inklusif di Sumatra.
Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin menyampaikan, penting untuk menjaga pasokan yang dapat diperkuat melalui kerjasama antar daerah. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara Rudy B. Hutabarat menyampaikan perlunya upaya mendorong implementasi secara lebih luas melalui penggunaan Best Agricultural Practices (BAP) pada klaster pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pasokan guna menjaga ketahanan pangan serta mengoptimalkan peran teknologi dan sarana distribusi pangan dalam memperkuat implementasi kerja sama antar daerah.
Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, pentingnya koordinasi di tingkat TPID dalam rangka merespon ketidakpastian global khususnya pascapenetapan tarif resiprokal Amerika Serikat.
Berbagai upaya didorong untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 2,5% ± 1% (yoy). Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya identifikasi potensi dampak di sisi pasokan akibat kebijakan tarif, sehingga antisipasi dapat dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Upaya penguatan program GNPIP 2025 difokuskan pada lima hal. Pertama penguatan produktivitas pertanian secara end-to-end. Kedua penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui kerja sama antar daerah untuk kelancaran distribusi pangan.
Ketiga optimalisasi kerja sama antar daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keempat dukungan fiskal baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan serta kelima digitalisasi pembayaran pada kegiatan operasi pasar. (rel)
