PADANG, METRO–Seratus hari usai dilantik sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta berhasil menekan angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba hingga memberantas aksi tawuran dan balap liar yang selama ini telah sangat meresahkan masyarakat.
Berbagai program digencarkan oleh jenderal bintang dua itu kepada seluruh jajarannya. Salah satunya program Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar sebagai salah satu Commmander Wishnya. Perintah tegas itu, ditindaklanjuti Polres hingga Polsek jajaran dengan menggiatkan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).
Hasilnya, kini aksi tawuran dan balap liar sudah tidak lagi ditemukan dan masyarakat bisa tidur dengan nyenyak serta tidak khawatir lagi ketika keluar dari rumah. Upaya pencegahan aksi tawuran dan balap liar, didukung upaya sosialisasi dan edukasi massif menyasar kalangan pelajar lewat program “Siswa Sahabat Kapolda” serta berbagai komunitas dan supporter bola.
“Kita all out untuk Sumbar. Alhamdulillah lewat upaya yang telah kita lakukan, aksi tawuran dan balap liar yang selama ini sering kali terjadi setelah Tarawih di bulan suci Ramadhan, tidak lagi terjadi,” kata Irjen Pol Gatot saat makan siang bersama wartawan yang berposko di Polda Sumbar Senin (14/4).
Dijelaskan Irjen Pol Gatot, sejak dirinya resmi dilantik sebagai Kapolda Sumbar, jumlah pelaku tawuran dan balap liar yang diamankan di seluruh Kabupaten Kota, sudah mencapai angka ratusan orang. Mirisnya, para pelaku mayoritas adalah anak di bawah umur dan putus sekolah.
“Saya sudah perintahkan seluruh jajaran Bhabinkamtibmas hingga tingkatan Polsek untuk segera melakukan pendataan by name by address terhadap seluruh pelajar putus sekolah. Hasilnya penadataan, ternyata di Kota Padang saja, ada 3000 lebih anak putus sekolah. Situasi ini sudah saya sampaikan kepada Gubernur dan Wali Kota untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan bareng-bareng” ucapnya.
Irjen Pol Gatot menegaskan, pihaknya sangat mudah untuk menahan atau memenjarakan para pelaku tawuran dan balap liar. Namun jika itu dilakukan, akan berdampak bagi masa depan anak-anak ini di masa yang akan datang dan malah akan meningkatkan angka kriminalitas ke depannya.
“Sangat gampang bagi kita untuk menindak secara hukum. Tapi masa depan mereka ke depannya bagaimana? Jadi persoalan ini memang harus diselesaikan bersama-sama. Saya sudah laporkan ini ke Gubernur dan Wali Kota. Rencananya, anak-anak putus sekolah ini akan seko lah lagi di sekolah rakyat,” tegas Irjen Pol Gatot.
Selain masalah tawuran dan balap liar, Irjen Pol Gatot menuturkan, angka penyalahgunaan narkoba saat dirinya pertama kali dilantik sebagai Kapolda, Sumbar sempat menempati peringkat keenam Provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi secara nasional.
“Namun seiring massifnya upaya pemberantasan, pencegahan dan pelibatan aktif tokoh masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba lewat Gerakan Subuh Berjamaah (GSB), angka penyalahgunaan Narkoba Sumbar kini sudah sudah turun ke posisi 15 tingkat Nasional versi Badan Narkotika Nasional (BNN),” tambah dia.
Menurut Irjen Pol Gatot Suryanta, polisi memang bisa saja menyeret para pelaku penyalahgunaan narkoba ke penjara. Namun langkah itu, tentu tidak akan menyelesaikan masalah selama akar masalah seperti rendahnya ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya tidak benar-benar bisa diselesaikan secara menyeluruh.
“Untuk itu, Polda Sumbar dan juga Pemprov Sumbar, saat ini telah bersepakat untuk memperkuat peranan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Nagari untuk membina dan menyelamatkan anak kemenakan. Ujung tombak penuntasan penyakit masyarakat ini adalah Nagari. Nagari akan menjadi garda terdepan untuk menuntaskan berbagai penyakit masyarakat. Termasuk narkoba maupun LGBT,” kata dia.
Irjen Pol Gatot mengatakan, Polda dan seluruh jajaran bakal all out untuk membuat masyarakat Sumbar merasa aman dan nyaman. Termasuk dalam upaya pemberantasan judi online hingga aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah sangat merusak mental masyarakat maupun lingkungan hidup.
“Dalam hal penindakan PETI, saya sudah perintahkan seluruh Kapolres dan jajaran serta Dirkrimsu untuk memetakan seluruh Wilayah Tambang Rakyat (WTR) potensial di Kabupaten/Kota. Melalui perantara Pemerintah provinsi, Polda Sumbar akan mengawal pengajuan WTR kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” ungkapnya.
Tujuannya, kata Irjen Pol Gatot, agar tidak ada lagi tambang-tambang ilegal di Sumbar seingga nantinya akan bisa dipetakan mana yang boleh ditambang dan mana yang tidak. Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup terhadap hasil pertambangan, bisa bekerja dengan aman, nyaman.
“Kalau nanti sudah jelas regulasinya tambang rakyat, masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. Kalau kita tindak semua, masyarakat tentu akan kehilangan pencarian, dampaknya juga ke kriminal lagi. Kalau masih ada yang menambang di luar lokasi tambang rakyat, itu nanti akan kita tindak tegas,” ujar dia.
Selain itu, kata Irjen Pol Gatot, pihaknya juga turut menyukseskan program Presiden Probowo yaitu ketahanan pangan, tiga juta rumah bersubsidi dan program makan bergizi gratis. Untuk saat ini, di Sumbar sudah memiliki 2450 hektare lahan yang ditanami jagung, kolam ikan, ternak ayam, dan kambing.
“Untuk program tiga juta rumah bersubsidi, kita sudah ingatkan agar tidak ada lagi pungutan dan pelayananya dipercepat. Sedangkan program makan bergizi gratis, kita sedang membangun dapur di Padang. Nantinya seluruh Polres akan membangun minimal satu dapur,” tutupnya. (rgr)
