DPRD Kota Bukittinggi berikan 100 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024. Rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (10/3).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota Bukittinggi telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi.
Hasil pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Pansus 1, 2 dan 3 dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Rekomendasi yang disampaikan, berisikan catatan berupa saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024. Ini nanti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya,” jelasnya.
Juru bicara Pansus DPRD, Nur Hasra, menyampaikan, ada 100 rekomendasi yang telah disusun oleh seluruh Anggota DPRD Bukittinggi, terhadap LKPJ wali kota tahun 2024. Rekomendasi ini dihasilkan dari pembahasan tiga pansus yang dibentuk dan bekerja selama beberapa minggu terakhir.
Rekomendasi yang disampaikan, dirinci per SKPD. Diantaranya, untuk Disdikbud, mengoptimalkan pendataan anak putus sekolah sehingga mereka bisa melanjutkan kembali pendidikan baik formal ataupun non formal. Perlunya Koordinasi yang intens dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk Jaminan Ketersediaan bangku SLTA bagi warga Bukittinggi.
Untuk dinas kesehatan, terkait penolakan masyarakat terhadap imunisasi agar Dinkes bisa memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat agar masyarakat paham dampak imunisasi sehingga tidak terjadi lagi penolakan oleh masyarakat. Untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas Kesehatan agar lebih representatif.
“Untuk memaksimalkan fungsi RSUD, agar rujukan dari Puskesmas diutamakan ke RSUD Kota Bukittinggi sehingga berpengaruh terhadap capaian retribusi di bidang kesehatan,” ungkapnya.
