PADANG, METRO–Komisi IV DPRD Padang melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pertanahan Kota Padang, Badan Pertanahan Kota Padang. Rapat membahas persiapan lahan untuk pembangunan SMP Filial Negeri 18 Padang, Jumat (28/2) di ruang rapat Komisi IV DPRD.
Rapat dihadiri Ketua Komisi IV H. Iskandar, anggota Komisi IV Rusdi, Mulyadi Muslim, Hendrizal. Kemudian, Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, yang juga sebagai inisiator pembangunan SMP baru di Lubuk Lancing, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, dan kaum Suku Koto Lubuk Lancing
Daerah Lubuk Lancing diketahui membutuhkan SMP negeri, karena merupakan salah satu daerah yang blank zone penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMP negeri.
Ketua Komisi IV H. Iskandar, mengatakan rencana pembangunan SMP Filial Negeri 18 Padang yaitu SMP Negeri 46 Padang, untuk filial sudah 4 tahun penerimaan siswa dan masih belajar di SMP Negeri 18. Nantinya akan menampungkan daerah Lubuk Lintah, Ampang, Kalumbuk, danTabing Banda Gadang. Selama ini daerah ini blank zone penerimaan PPDB tingkat SMP negeri.
“Kini tanah tersebut sudah clear, Insya Allah tanah tersebut dihibahkan kaum Suku Koto Lubuk Lancing kurang lebih 6000 M2 dengan lokasi di Lubuk Lancing yang masuk di Kecamatan Naggalo yang berseberangan dengan Ampang secara zone cukup di tengah-tengah. Sehingga bisa menampung anak-anak dari Gurun Laweh, Kalumbuk, Lubuk Lintah, Ampang, Tabing Banda Gadang dan termasuk juga Alai Parak Kopi,” ungkap Ketua Komisi IV Iskandar.
Iskandar meminta sektor pendidikan ini sangat penting, karena sesuai program nasional. Pemerintahan Prabowo Gibran saat ini fokus pada masalah pendidikan dan kesehatan.
“Seperti itu juga halnya dengan Kota Padang dengan Wali Kota Fadly Amran, dan Wawako Maigus Nasir faktor pendidikan ini juga jadi program unggulan termasuk kesehatan,” jelas Iskandar.
Namun kata Iskandar, salah satu masalah pendidikan saat ini adalah kurangnya infrastruktur sekolah yang bisa menampung anak disik tamatan SD. Karena setiap tahun lebih kurang 15 ribu yang tamat dan daya tampung SMP Negeri hanya mampu 11 ribu.
Ada 4000 yang belum bisa tertampung karena ini filialnya sudah ada sejak 4 tahun lalu dan namanya SMP sudah ada yaitu SMPN 46 Padang tetapi tanah belum selesai dan ini alternatif tanahnya di sini kita harus fokus disini.
“Untuk pembangunan ke Disdikbud, kita dorong secepatnya pembangunan SMP tersebut. Lakukan kajian komprensifnya. Pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 46 tindak lanjut dari Filial SMPN 18,” ucapnya.
Sementara itu inisiator pembangunan Mastilizal Aye, mengatakan bahwa dengan ada SMPN 46 Padang untuk bisa menjawab blank zone PPDB untuk tingkat SMP negeri.
“Terima kasih kepada pemilik tanah yang telah menghibahkan tanah tersebut, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Pertanahan Kota Padang, Badan Pertanahan Kota Padang untuk segera menyelesaikan tersebut,” kata Aye.
“Kami sebagai inisiotor pembangunan SMPN 46 Padang harapkan cepat tuntas dan pembangunan segera dibangun yang kami perjuang sudah lebih 3 tahun semasa kami di Ketua Komisi IV DPRD periode 2019-2024. Mudah–mudah bisa masuk dalam anggaran perubahan perencanaan di tahun 2025 dan anggaran 2026,” lanjut dia.
Kepala Disdikbud Yopi Krislova mengatakan, untuk Filial SMPN 18 sudah diserahkan tanah oleh kaum oleh Kaum Suku Koto Lubuk Lancing.
“Saat ini sedang proses dan dalam waktu dekat Disdikbud bersama Komisi IV, Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan mengecek ke lokasi,” ungkap Yopi Krislova.
Dijelaskan Yopi, untuk data tanahnya ada 10 ribu dan akan diserahkan rencana 7 ribu m2 dan kita baru dapat 4.900 M2 ini tanah wakaf hibah.
“Sementara untuk pembangunan kita akan melakukan bertahap sesuai dengan anggaran dan kesepakatan pemerintah dan DPRD Kota Padang, saat ini kita butuh dulu penimbunan dan dibelakangnya ada sungai dan kita mintak geser ke depan,” tegasnya.
Sementara itu Kadis Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, menjelaskan bahwa untuk tanah pembangunan Filial SMPN 18 telah dibicarakan dengan DPRD.
“Pemerintah Kota Padang berusaha untuk pembebasan lahan ini bisa terlaksana untuk Filial SMPN 18. Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah bersedia mewakafkan atau menghibahkan tanahnya untuk kemajuan dunia pendidikan di Padang,” kata Desmon Danus.
“Untuk lahan hampir 5 ribu M2 dan kita minta minimal 6 ribu M2 sebagai persyaratan untuk pembangunan SMP yang presentatif lahan yang disiapkan. Kita akan turun ke lapangan bersama tim dan telah koordinasi dengan BPN Kota Padang dan Komisi IV DPRD mudah-mudahan ini cepat terealisasi,” timpalnya. (ped)
