JAKARTA, METRO–Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam). Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade yang terpilih menjadi Ketua Panja Batam mengatakan panja tersebut sudah mulai bekerja.
“Panja mulai hari ini mulai bekerja dan kita tadi sudah melaksanakan rapat internal Panja,” kata Andre Rosiade, Rabu (19/2).
Andre mengatakan panja membuka posko aduan terkait persoalan usaha di Batam. Panja BP, sebutnya, membuka ruang kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk melapor ke Komisi VI DPR jika merasa mendapat masalah saat ingin membuka usaha di Batam.
“Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kepada para pihak, para pelaku usaha untuk segera bisa melaporkan ke Komisi VI, sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan teman-teman para pihak yang mungkin punya masalah yang belum bisa diselesaikan,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini.
Andre mengatakan pembentukan panja dilatarbelakangi banyaknya aduan masyarakat atau pelaku usaha ke Komisi VI DPR. Khususnya, terkait permasalahan birokrasi membuka usaha di Batam.
Legislator Gerindra itu mengatakan panja akan melakukan belanja masalah dari para pihak atau pelaku usaha sebelum rapat dilaksanakan. Dia mengatakan Komisi VI berharap Batam menjadi lokasi investasi yang menyaingi Singapura.
“Kenapa Panja ini kita bentuk karena memang begitu banyak aduan yang datang ke Komisi VI terhadap permasalahan Batam di mana kita lihat Batam sekarang cita-cita berdirinya kan ingin menyaingi Singapura tapi ternyata Batam tidak maksimal dan terkesan banyak permasalahan dan karena banyak aduan yang begitu banyak kami terima akhirnya Komisi VI memutuskan untuk membentuk Panja BP Batam,” ucap Ketua DPD Gerindra Sumbar.
Andre menyebut Panja BP Batam akan menemui para pakar serta pejabat-pejabat di pemerintahan untuk meminta masukan ataupun penjelasan. Dia mengatakan langkah itu akan dilakukan atas seizin pimpinan DPR.
“Tentu dengan atas izin Komisi terkait dan juga pimpinan DPR kita akan undang berbagai Kementerian mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR, Kepala BPN dan juga Kementerian Keuangan, Wabil Khusus Dirjen Pajak dan Bea Cukai,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI.
“Juga kita akan mengundang Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif lalu kita juga akan mengundang apa lagi? Investasi, tadi sudah disebutkan Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan berbagai instansi yang kita anggap memang terkait dengan permasalahan di kawasan Batam ini,” lanjutnya.
Andre menegaskan setiap sikap atau tindakan yang dilakukan Panja BP Batam harus dengan izin Pimpinan DPR. Andre mempersilakan para pelaku usaha untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi kepada Komisi VI DPR.
“Jadi ini kerja panjang, kita membuka diri seluas-luasnya silakan masyarakat yang ingin mengadukan memberikan informasi datang ke Komisi VI atau berkirim surat dan kami nanti akan mengadakan RDPU secara terbuka bagi teman-teman yang akan memberikan informasi dan juga aduan kepada kami,” katanya.
Andre menyatakan Panja BP Batam akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk menemui para pihak yang bermasalah secara langsung. Namun, dia belum menjelaskan kapan kunjungan itu akan dilakukan.
“Panja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam ini dalam rangka mengurai masalah menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah dan juga memberikan solusi kepada BP Batam nanti kepada pemerintah tujuannya dalam rangka agar ke depan tujuan cita-cita awalnya Batam ini dibentuk bisa terwujud,” katanya.
Andre mengungkapkan Komisi VI DPR tidak ingin Batam terpuruk. Dia ingin Batam di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi salah satu daerah tujuan investasi. “Menjadi tujuan pembangunan bangkitnya industrialisasi dan juga ekonomi tumbuh di sana dan bisa menyaingi Singapura,” ujar politikus asal Sumatera Barat ini. (*)
