PADANG, METRO–Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ di depan gedung DPRD provinsi setempat, Selasa (18/2). Aksi itu mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan Inpres Efisiensi Anggaran dan RUU Minerba.
Pantauan koran ini, aksi demontrasi dimulai sekita pukul 15.00 WIB di depan Kantor DPRD Sumbar. Mereka membawa alat peraga demontrasi berupa spanduk-spanduk yang berisikan berbagai tulisan kritikan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain melakukan orasi secara bergantian, sejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikal di sela-sela demonstrasi.
Sejumlah spanduk dibawa oleh massa aksi di antaranya ada foto Presiden Prabowo Subianto yang disilangi dengan cat. Lalu, di samping foto ada tulisan “Ndasmu #oke gas”. Spanduk ini dipasang di pagar Kantor DPRD. Selain itu juga ada spanduk bertuliskan “Indonesia Gelap”, “Kabinet Genuk”, “Kesejahteraan Rakyat Itu Utama”, “Pemangkasan Anggaran= Sengsara! #Indonesiagelap”, hingga “Mahasiswa BEM SB Melawan”.
Aksi demo “Indonesia Gelap” itu mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dari Polresta Padang maupun Polda Sumbar. Aksi unjuk rasa menyebabkan ruas Jalan S Parman ditutup dan dialihkan ke Jalan Khatib Sulaiman. Beberapa kendaraan harus memutar kendaraannya karena massa sudah menutup Jalan S Parman sebelah barat Gedung DPRD Sumbar.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumbar, Rifadi menilai kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari kerja telah menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Pihaknya pun menyuarakan penolakan pemangkasan anggaran yang menyentuh sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
“Kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan tidak pro dengan rakyat, kami juga menuntut dicabut dan dievaluasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dan kami juga juga mendesak presiden memberikan pendidikan gratis dan membatalkan pengurangan anggaran di pendidikan,” kata Rifadi saat berorasi, Selasa (18/2).
Menurut Rifaldi, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 harus dicabut karena tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sepakat pengurangan anggaran terkait jalan-jalan, kunjungan bersifat seremonial, tapi kami tidak sepakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi serta lingkungan dipangkas.
“Kami juga menentang RUU Minerba yang sedang dibahas DPR. Menurutnya, RUU Minerba yang memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang adalah bentuk pembungkaman kampus. Jika dilihat dari Tridharma perguruan tinggi itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jika UU Minerba ini disahkan, pihak kampus terpaksa mengelola tambang,” tegas Rifaldi.
Aktivis masyarakat sipil dari LBH Padang Diki Rafiqi juga turut berorasi menyampaikan keresahannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, ada sejumlah Kementerian dan Lembaga yang seperti mendapat keistimewaan dalam kebijakan efisiensi anggaran yakni Kementerian Pertahanan hingga Kepolisian.
“Kenapa anggaran TNI hingga kepolisian tidak terkena efisiensi, sementara pendidikan dipangkas. Kami meminta Inpres Nomor 1 Tahun 2025 harus dicabut karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat,” tutur Diki.
Ditemui Pimpinan DPRD Sumbar
Sekitar pukul 17.00 WIB, pimpinan DPRD Sumbar akhirnya menemui peserta aksi. Para pimpinan itu ialah Ketua DPRD Muhidi, hingga dua orang Wakil Ketua DPRD Nanda Satria dan Iqra Chissa.
Menanggapi aspirasi dari mahasiswa, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan menyuarakan aspirasi mahasiswa. Ia pun kemudian menerima kajian dan tutuntutan dari perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demo.
Selain itu, Muhidi juga diminta untuk menandatangani dan punya sikap yang sama dengan mahasiswa. Muhidi lalu membacakan poin-poin tuntutan mahasiswa, dan menandatanganinya.
“Kami DPRD Sumbar dan aliansi BEM Sumbar serta gerakan rakyat sipil yang ada di menyatakan sikap dan menuntut, pertama, cabut dan evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025. Kedua, evaluasi total makan bergizi gratis. Ketiga, efisiensi dan rombak kabinet merah putih secara struktural dan teknis. Keempat, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Kelima, tolak revisi UU Minerba. Keenam, realisasikan anggaran tunjungan kinerja dosen. Ketujuh, menolak RUU TNI Polri dan Kejaksaan. Kedelapan, mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset,” ungkap Muhidi di hadapan para mahasiswa sembari menandatanganinya.
Selain itu, ketika diwawancarai wartawan, Muhidi mengatakan, sesuai kewenangan DPRD, piuhaknya akan menyalurkan aspirasi mahasiswa tersebut.
”Tadi ada beberapa aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa Aliansi BEM se-Sumatera Barat. Ada beberapa poin tuntutan, tapi tuntutannya itu merupakan wewenang pusat semuanya. Tentu kita di DPRD menyalurkan aspirasi, sebagai masukan untuk pemerintah pusat. Mudah-mudahan tuntutan-tuntutan yang ada itu bisa dievaluasi atau ditindaklanjuti,” pungkas dia. (brm)
