Ranperda SPBE Disampaikan ke DPRD Sumbar, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan serta Pelayanan Publik Berkualitas

Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Barat ten­tang Sis­tem Pe­me­rin­tahan Ber­basis Elek­tronik (SPBE) disampaikan ke DPRD Pro­vinsi Su­matera Barat melalui Ra­pat pari­purna, senin (10/2).

Nota pe­ngan­tar Ran­perda SPBE tersebut disampaikan Gubernur Sumbar melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Yozarwardi dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Dt Rajo Budiman didampingi wakil Ketua DPRD M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria.

Dalam penyampaiannya, Evi Yandri mengatakan, sesuai Propemperda Provinsi Sumatera Barat  tahun 2025, salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE ini merupakan luncuran Pro­pem­perda tahun 2024. Ranperda tersebut belum dapat dibahas pada tahun 2024 yang lalu karena belum final ditingkat Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Dijelaskannya, SPBE adalah penyelenggaraan pe­­­me­rin­ta­han yang me­­man­faa­tkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mem­berikan layanan kepa­da Penggu­na SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efek­tif, transparan, dan akuntabel serta pe­layanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pe­merintahan berbasis elek­tronik secara nasional juga di­perlukan untuk me­ning­­katkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE memberi peluang mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, me­ningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada ma­sya­rakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui pe­nerapan sis­tem penga­wa­san dan pengaduan ma­sya­r­akat berbasis elektronik.