Sesuai aturan perundangan, visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih harus dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
Untuk itu Pemko Solok melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Forum ini membahas, terkat visi, misi, program prioritas Kepala Daerah terpilih.
Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra berharap melalui kegiatan ini dapat menghimpun berbagai pandangan, gagasan, isu strategis atau wawasan baru secara mendalam terhadap visi, misi, program prioritas Kepala Daerah terpilih, melalui kegiatan ini dapat tergambarkan. “Masing-masing OPD di lingkungan Pemko Solok menyampaikan hasil telahaan dan analisis terhadap masalah, isu strategis, tantangan, kebutuhan dan gagasan baru terhadap upaya pencapaian visi, misi, program prioritas sebagaimana yang dimaksud oleh kepala daerah terpilih,” ungkap Ramadhani Kirana Putra.
Kepala daerah terpilih tahun 2025 – 2029, Ramadhani Kirana Putra, juga menyatakan pentingnya FGD ini dilaksanakan agar dapat secara bersama-sama mengelaborasi pemikiran Wali Kota terpilih.
Lebih lanjut Ramadhani Kirana Putra memaparkan secara singkat Visi Kota Solok 5 tahun ke depan yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”, dengan delapan misi dan program-program prioritas yang difokuskan untuk mencapai visi yang diharapkan. “Agar lebih terarahnya telahaan dan penjabaran terhadap visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, pelaksanaan FGD dibagi ke dalam lima tema besar. Diantaranya memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing,” tegasnya.
Kemudian kata Ramadhani, memperkuat fondasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekenomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif. Selanjutnya memperkuat fondasi transformasi tata kelola pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Membangun ketahanan adat, agama dan pemajuan kebudayaan menuju kota madani; serta Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan. Memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi perhatian Pemko Solok kedepan. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Persoalan kependudukan salah satu faktor, karena berkaitan indikator kesejahteraan masyarakat dan indikator kemajuan pembangunan di Kota Solok,” ucapnya.
Kemudian laju pertumbuhan penduduk Kota Solok itu paling tinggi di antara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu di atas 2,14%.
Oleh karena itu, perlu rumusan kebijakan kependudukan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan. “Sehingga perlu tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” tutur Ramadhani Kirana Putra yang merupakan Wali Kota Solok terpilih ini.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful menyampaikan perlunya minimalisasi ego sektoral dalam konteks kerja sama tim dan pengambilan keputusan.
Selain itu pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi (pola pikir, regulasi, organisasi, tata laksana, pelayanan publik, akuntabilitas, pengawasan, manajemen SDM), perlu dilakukan manajemen perubahan.
Bagi Pemko Solok, tata kelola infrastruktur wilayah dan kota berkelanjutan sangat diperlukan di tengah perubahan yang sangat cepat. Hal ini ditambah dengan terbatasnya anggaran dalam penyediaan infrastruktur. “Oleh karena itu, infrastruktur yang disediakan harus dapat memberikan manfaat jangka panjang baik kepada masyarakat maupun pemerintah,” ucap Syaiful.
Kemudian, rancangan program 100 hari yaitu pemutakhiran data sarana prasarana dan utilitas kota, dilengkapi peta, klasifikasi, fungsi, kondisi dan perhitungan rata-rata tingkat kerusakan per tahun.
“Namun Kota Solok diperkirakan menghadapi beberapa masalah dalam 5 tahun ke depan. Diantaranya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, ketersediaan lahan dan konflik penggunaan lahan, perubahan iklim dan risiko bencana,” papar Syaiful. (vko)
