TANAHDATAR, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bertemu langsung dengan masyarakat di Nagari Guguak Malalo, Padanglaweh Malalo dan Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanahdatar, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (15/1). Pertemuan ini dilakukan untuk mencari titik temu atas penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak. Andre datang langsung bersama pihak investor yakni PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak
“Tidak usah khawatir Pak Edwin. Orang Minang ini memang suka berdialektika, berdiskusi. Pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Yang pasti kita akan melakukan diskusi secara terbuka supaya jangan ada dusta di antara kita,” kata Andre yang juga dihadiri Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, Direktur PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, Helmi Kautsar, Direktur Pengembangan Bisnis PLN Bernadus Sudarmanta, Bupati Tanahdatar Eka Putra, Dandim 0307 Tanahdatar, dan Kapolres Padangpanjang.
Andre menegaskan, dirinya ingin memastikan jika investasi yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan PLTS Terapung ini tidak merugikan dan diterima oleh masyarakat.
“Jaman sekarang bukan jaman Orde Baru. Tentu tidak boleh investasi itu merugikan masyarakat. Kami sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar bertugas untuk memastikan setiap investasi yang masuk ke Sumbar harus menguntungkan masyarakat,” tegas ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre menjelaskan bahwa proyek ini akan dilakukan sebanyak tiga tahap. Pertama tahap pengembangan, lalu tahap konstruksi dan terakhir tahap operasi. Pihak investor berjanji akan memberikan sejumlah manfaat untuk masyarakat sekitar.
“Pada tahap pengembangan dan konstruksi, teman-teman PLTS akan memberikan beasiswa dan bantuan fasilitas pendidikan termasuk beasiswa ke Arab Saudi. Kemudian, akan dilakukan perbaikan fasilitas ibadah dan umum. Lalu, ada bantuan alat untuk nelayan serta dukungan bagi pelaku UMKM serta penciptaan lapangan kerja,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Lalu juga akan dilakukan kolaborasi dengan instansi lain untuk melindungi habitat yang ada di sekitaran Danau Singkarak.
“Nanti akan dibuat juga zona konservasi dan perlindungan habitat untuk ikan Bilih. Ada pelatihan untuk nelayan mendukung ekonomi lokal, riset lingkungan untuk ekosistem Danau Singkarak berkerja sama dengan akademisi, pengembangan ekonomi yakni olahan ikan Bilih dan pengembangan wisata lokal,” papar Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini.
Kemudian kata Andre bakal ada keuntungan yang akan diberikan kepada nagari. “Investasi yang ditanamkan untuk proyek PLTS ini sekitar Rp855 miliar untuk 25 tahun. Berapa yang bisa diberikan kepada nagari? Kalau dihitung kasar saja bisa sekitaran angka Rp300 juta,” sebut Andre.
Jika ini disepakati, pemerintah provinsi dan kabupaten harus mengawalnya. “Tolong kita kedepankan diskusi dan dialog. Mudah-mudahan ada titik terang, supaya persepsi negatif terhadap Sumbar itu bisa kita tepis. Harapan saya, mari kita rasional, objektif, sama-sama kita diskusi, apa yang ditolak, apa ketakutannya disampaikan di sini. Ini jamannya terbuka untuk kemajuan Sumbar,” tutur Andre.
Bupati Tanahdatar Eka Putra tak menafikan adanya penolakan proyek PLTS Terapung Singkarak ini. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran proyek ini akan berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat sekitar Danau Singkarak.
“Kemarin siang saya menerima tokoh-tokoh, ninik mamak, pemuda dari Batipuah Selatan. Salah satu yang dibicarakan adalah kekecewaan besar dan trauma terhadap adanya PLTS di Danau singkarak ini,” kata Eka.
Eka berharap dengan hadirnya anggota DPR Andre Rosiade dan pihak dari PLN Indonesia Power serta Acwa dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat sehingga proyek dapat diterima oleh masyarakat.
