Proyek Batang Maransi Masuk Tahap Lelang, Pemprov Tantang Pemko Bebaskan Lahan

KHATIB, METRO – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar mengungkapkan, proyek normalisasi Batang Maransi dan Banda Luruih saat ini sudah memasuki tahap lelang. Ditargetkan dalam waktu dekat, pembangunan Batang Maransi dan Banda Luruih bisa dimulai.
“Tahun ini (pembangunan Batang Maransi dan Lurus) lanjut. Sedang proses lelang,” ujar Kepala Dinas PSDA Sumbar, Rifda, Selasa (26/3).
Rifda berharap, kontraktor pemenang tender bisa lebih baik dari sebelumnya. Sehinga, proyek pengendalian banjir Batang Maransi dan Luruih tahun ini tidak menemui masalah.
“Pembangunan Batang Maransi dan Banda Luruih ini sempat tertunda karena berbagai kendala dalam proses pembebasan lahan. Harapan kita permasalahan pembangunan tersebut bisa tuntas,” harap Rifda.
Rifda menambahkan, tahun ini Pemprov sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan fisik Batang Maransi dan Lurus. Menurut dia, jika proyek ini tuntas, maka bisa mengatasi banjir di kawasan Aiapacah.
“Saat ini kita fokus pengerjaan di Banda Luruih. Kalau sudah selesai tentu akan mampu mengatasi banjir yang selalu meredam komplek Balai Kota Padang di Aiapacah,” tutur Rifda.
Lebih lanjut, kata Rifda, saat ini sistem penganggaran pengendalian banjir tersebut menggunakan tahun tunggal atau single year. Menurut dia, dengan adanya penganggaran tahun tunggal, maka pengerjaannya benar-benar maksimal sehingga anggaran lebih efektif.
“Pembebasan lahan belum tuntas semuanya jadi rasanya kurang efektif jika dilakukan dengan tahun jamak. Kalau nanti lahannya tuntas bisa segera dikerjakan,” ucap Rifda.
Rifda menantang Pemko Padang membebaskan lahan sekitar 1 kilometer (km) lagi maka pengerjaan dapat dilanjutkan hingga kawasan Bypass arah ke Timur. Sebab, lokasi di sekitar Kantor Balai Kota Padang akan dijadikan lokasi Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA).
Seperti diketahui, rencana proyek normalisasi Batang Maransi dan Lurus ini sudah dimulai sejak 2012 silam. Ketika itu, Pemprov Sumbar berencana menyediakan anggaran normalisasi Batang Maransi dari APBD Provinsi Sumbar.
Saat itu, program ini dimulai sejak 2012 dengan sistem pengerjaan tahun jamak. Proyek normalisasi Batang Maransi sebelumnya telah mulai dikerjakan awal 2014 lalu. Panjang normalisasi tersebut mencapai 2,2 kilometer.
Namun, karena masalah hambatan pembebasan lahan, proyek tersebut baru bisa diselesaikan sepanjang 840 meter. Hingga pertengahan 2015, proses pembebasan lahan masih belum selesai. Akibatnya, normalisasi Batang Maransi yang belum selesai dilakukan Pemko Padang.
Sehingga dampak bencana banjir terus dirasakan warga sekitar. Kala hujan mendera dengan intensitas tinggi di Kota Padang maka Batang Maransi meluap dan merendam kawasan pusat pemeritahan Balai Kota, Aiapacah. (mil)