SUDIRMAN, METRO – Sumbar menjadi salah satu yang sangat rawan peredaran narkotika sebab memiliki banyak pintu masuk dan berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya. Saat ini, Sumbar berada pada peringkat 13 tingkat kerawanan peredaran narkotika dalam skala nasional.
Hal itu diungkap oleh Kepala Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumbar, Brigjen Pol Khasril Arifin. Kerawanan itu dibuktikan, dengan sudah masuknya peredaran narkotika mulai dari klota hingga ke desa-desa yang ada di Sumbar.
“Sumbar di nasional peringkat ke-13. Tapi, kalau di Sumatera kita masih di bawah Aceh, Medan termasuk Riau dan Kepri. Lampung, Jambi, Bengkulu mungkin sama dengan kita tingkat kerawanannya,” kata Brigjen Pol Khasril.
Brigjen Pol Khasril menegaskan, meskipun berada di bawah provinsi lain, melihat dari peringkat tersebut, peredaran narkotika di Sumbar dapat dikategorikan termasuk yang sangat rawan. Beranjak dari data itulah, pihaknya berkomitmen untuk memerangi peredaran gelap narkotika bersama semua pihak termasuk Polda Sumbar.
“Memang kalau untuk peredaran narkotika di Sumbar kecil-kecil atau tidak dalam jumlah banyak. Tapi, jaringan peredarannya itu sudah masuk ke perkampungan dan desa-desa. Makanya kita berantas peredarannya. Pengungkapan-pengungkapan terus ditingkatkan sehingga memutus mata rantainya,” ungkap Brigjen Pol Khasril.
Brigjen Pol Khasril menjelaskan, dari pengamatan dan informasi yang didapatkan, diperkirakan bandar narkotika menargetkan 10 kilogram dapat dipasok di Sumbar dalam satu bulan. Namun, untuk memasok sabu itu, dilakukan secara terpisah dengan melibatkan banyak orang, agar tidak mudah terlacak.
“Kalau diperkirakan, satu bulan 10 kilogram. Jadi sabu sebanyak itu tidak sekali bawa. Dilakukan dengan cara membawa setengah-setengah dan dipecah-pecah. Nanti dari sini berkembang lagi. Peredarannya secara estafet, termasuk dipasok ke lapas,” jelas Brigjen Pol Khasril.
Selain melakukan penegakan hukum dalam memberantas narkotika, Brigjen Pol Khasril menambahkan pada 2018, sebanyak 190 orang sudah direhabilitasi di klinik BNNP Sumbar. Sedangkan hingga Maret 2019 yang sudah direhabilitasi sebanyak 20 orang. Di BNK juga yang direhab tahun lalu, seperti BNK Payakumbuh 33 orang, kemudian 17 orang di BNK Sawahlunto, BNK Solok 20 orang.
“Soal adanya pecandu narkotika yang sudah direhabilitasi, tetapi kembali terjerat kasus yang sama, saya menduga berkemungkinan karena tidak diterima di lingkungan masyarakat. Itu bukan masalah rehabnya. Rehabnya sudah betul, cuma masyarakat harus diberi pembelajaran juga. Dia mantan preman kan nggak apa-apa, daripada mantan kiyai. Ini masalah masyarakat. Kemudian karena dia kecewa, masih menganggur, balik lagi,” ujar Brigjen Pol Khasril.
Brigjen Khasril bercerita, dari 190 yang direhabilitasi pada 2018, memang ada satu orang yang pernah direhabilitasi. Namun yang bersangkutan terlibat lagi dalam peredaran narkotika, sehingga kembali ditangkap. Namun, kali ini tidak bisa direhab lagi, melainkan proses hukumnya lanjut.
“Ada satu. Yang ditangkap di Padangpariaman, yang dari Pekanbaru, kasusnya lanjut karena ada barang bukti yang cukup banyak. Pada saat ditangkap pertama, memang dari hasil penyidikan, sebagai pemakai, kemudian direhab. Tapi tidak selesai sampai karena dia menghilang dan kini ditangkap kembali,” pungkas Khasril. (rgr)
