BUKITTINGGI, METRO–Pemerintah Kota Bukittinggi meminta dukungan pelaksanaan berupa penambahan dana kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tingkat Sumatera Barat kepada DPRD Provinsi setempat.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Sumatera Barat dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait dengan keperluan pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pelayanan Publik ke Bukittinggi di Balaikota, Selasa (3/12).
“Sebelumnya Pemprov sudah membantu Rp 7 miljar untuk pelaksanaan MTQ Sumatra Barat. Dana itu dinilai masih minim untuk mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Sumbar, yang akan digelar di Kota Bukittinggi 2025 mendatang,” kata Asisten I Setdako Bukittinggi, Isra Yonza.
Menurutnya, sebagai tuan rumah, Pemkot Bukittinggi tentu ingin menggelar MTQ secara maksimal melalui penambahan dana pendukung.
“Kami meminta penambahan dukungan pelaksanaan MTQ tingkat Sumbar. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana yang ada dikhawatirkan tidak dapat menunjang pelaksanaan MTQ,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Abdul Rahman bersama anggota Komisi I, Irsyad Syafar menyampaikan apresiasi pada Pemkot Bukittinggi yang terus melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
“Kita dorong terus Pemko Bukittinggi, untuk dapat melaksanakan seluruh program kegiatan layanan publik secara efektif. Jika ada kendala, khususnya anggaran, tentu dikomunikasikan lagi, bagaimana bisa dimasukkan dengan anggaran pokir anggota dewan,” ujarnya.
Untuk MTQ, lanjut Abdul Rahman, pihaknya akan mendorong Pemprov untuk menambah support kepada Pemko Bukittinggi sebagai tuan rumah. Sehingga pelaksanaannya nanti dapat berjalan sesuai rencana dan sukses.
“Kita akan support Kota Bukittinggi sebagai tuan rumah MTQ tingkat Sumbar. Terkait kekurangan anggaran, kita akan bahas ini lagi dengan Pemprov, bagaimana cost sharing yang paling pas antara Pemprov dengan Pemko Bukitinggi,” katanya.
Dalam bahasan kunjungan kerja, Kota Bukittinggi terus memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelayanan publik.
Setiap SKPD telah melakukan berbagai kegiatan sesuai penganggaran, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik di Kota Bukittinggi, sudah terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik (MPP). (pry)
