PAYAKUMBUH, METRO – Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2018 hanya 63,89 persen atau Rp1,7 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,7 miliar.
”Maka pencapaian PBB pada 2019 ditargetkan lebih dari tahun lalu,” ujar Riza Falepi saat Rapat Koordinasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) 2019, baru baru ini.
Dikatakan, semua tunggakan PBB-P2 harus dipungut karena menjadi piutang yang harus ditagih kepada masyarakat wajib PBB. “Jika kita tidak meningkatkan upaya pemungutan jumlah piutang ini maka akan semakin meningkat setiap tahunnya,” ujarnya.
Kepala BKDPayakumbuhSyafwal menyebut untuk mendongkrak penerimaan PBB 2019, kolektor PBB, lurah dan camat akan diberikan insentif.
”Pembagian insentif PBB ini akan diberikan lima persen dari penerimaan PBB yang mana tiga persen untuk kolektor PBB, dua persen untuk camat dan kelurahan,” jelasnya.
Syafwal mensyaratkan untuk pemberian insentif tersebut pada triwulan satu harus tercapai 15 persen, triwulan dua 40 persen, triwulan tiga 75 persen dan triwulan empat lebih dari 75 persen.
Syafwal meminta agar camat dan lurah untuk mengawasi pemungutan dan penyetoran PBB-P2 yang dilakukan kolektor PBB di kelurahan.
“Mari kita bekerja keras bersama-sama dan kepada camat dan lurah agar mengawasi karena masih ditemukan pemungutan yang telah dilaksanakan tapi belum disetor ke kas daerah,” jelasnya.
Riza mengatakan dalam hal ini peranan camat dan lurah sangat penting.
”Khusus PBB peranan camat dan lurah sangat dibutuhkan karena berhubungan langsung dengan masyarakat wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatkan PAD,” ujarnya. (us)
