PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar lakukan pengujian Kontijensi Bencana Tsunami. Kajian tersebut seiring dengan perubahan sejumlah data dan kondisi Sumbar belakangan ini. “Perlu kita kaji kembali, apakah sistem Kontijensi Bencana Tsunami yang sudah kita siapkan pada 2018 lalu masih relevan saat ini. Untuk itu saat ini kita bahas bersama karena bahaya potensi gempa dan tsunami di pusat Megathrust Kepulauan Mentawai itu benar adanya,”sebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Fajar Sukma, saat Simulasi Table Top Exercise (TTX) Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (18/11).
Diketahui rencana kontinjensi adalah strategi yang dirancang untuk menghadapi bencana gempa dan tsunami dengan pertimbangan jika bencana tersebut benar-benar terjadi.
Dikatakannya, ada dua dokumen yang diuji pada kegiatan ini. Pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing lembaga ketika menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Karena setiap lembaga memiliki SOP masing-masing. Kemudian, mengkaji rencana kontijensi bencana gempa bumi dan tsunami itu sendiri. Diketahui Sumbar sudah memiliki rencana kontijensi yang ditetapkan pada 2018 lalu. Sehingga diperlukan pembaharuan data dan sejumlah pertimbangan.
Perubahan data tersebut seperti jumlah penduduk. Jika bencana benar-benar terjadi, maka rencana kontijensi akan menjadi rencana operasi. “Sekaranglah waktunya kita mengkaji kembali, menyamakan persepsi. Sehingga apa yang kita kerjakan nantinya benar-benar sesuai dengan rencana,”katanya.
Selain itu, katanya, semua rencana itu nantinya juga akan di kaitkan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi dalam menghahadapi bencana. Dengan adanya rencana kontijensi akan jelas, siapa mengerjakan apa, dan tanggungjawab masing-masing. Hal tersebut juga salah satu fungsi TTX. Mengoptimalisasi aparatur penanggulangan bencana untuk lebih memahami tugas pokok masing-masing. Tidak ada over lap, terjadi koodinasi yang baik antar instansi.
Tugas fungsi itu nantinya juga berlaku bagi tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yang rawan bencana tsunami. Daerah tersebut yakni, Kota Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. “Untuk kabupaten dan kota ini, kita uji pula rencana kontijensi masing-masing berkaitan dengan rencana kontijensi Provinsi Sumatera Barat,” katanya.
Terkait dengan persiapan menghadapi bahaya bencana gempa dan tsunami, menurutnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan. Sehingga bagi masyarakat yang berada di zona merah harus sudah terbiasa dengan kondisi itu, jika tidak terbiasa maka dia gagap. Termasuk pemeliharaan shelter yang sudah dibangun pemerintah selama ini. Melakukan aktivasi Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang, Dr. Suaidi Ahadi mengaku TTX tersebut sangat bermanfaat bagi BMKG. Bagaimanapun teknologi yang sudah disiapkan, dengan peringatan ini akan lebih mudah dipahami.
“Simulasi ini dapat diketahui, siapa yang mengerjakan apa. Simbol-simbol terjadi, simbol komunikasi, koordinasi. Terkait dengan perintah, juga terungkap bagaimana mencari solusi bersama untuk yang terbaik untuk Sumbar dalam menghadapi bahaya bencana tsunami,”katanya.
Sementara itu, Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo yang hadir pada kesempatan itu berharap semua stakholder saling mensuport. “Kami dari TNI AD siap bekerjasama membantu pemerintah daerah jika terjadi bencana. Kita selalu mensuport pemerintah daerah dalam menangani bencana, ”ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 96 orang. Terdiri dari berbagai unsur, seperti TNI, Polri, BPBD Kabupaten Kota, BNPB, KAI, Perumda AM, BMCKTR, Perkimtan, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).(fan)
