SUKARNOHATTA, METRO–Pemko Payakumbuh dan DPRD Kota Payakumbuh mencapai kesepakatan bersama dengan disahkannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025. Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung pengesahan tersebut. “Proses yang panjang ini akhirnya membuahkan hasil yang baik dengan disahkannya dua Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ini menunjukkan adanya sinergi yang solid antara Pemko dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing demi kemajuan daerah,” kata Pj. Suprayitno dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Payakumbuh, Selasa (19/11).
Dua Ranperda yang disetujui adalah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh, serta APBD Tahun Anggaran 2025.
Ranperda BPBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta berbagai peraturan pendukung lainnya.
“Ranperda ini menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Payakumbuh. Kami juga melakukan restrukturisasi BPBD untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terbaru,” lanjutnya.
Suprayitno juga menyampaikan, pembahasan APBD 2025 telah berjalan dengan lancar berkat kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, melalui sidang-sidang komisi yang intens. Proses penyusunan APBD 2025 ini juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan yang berharga, yang nantinya akan memperkaya kebijakan anggaran dan mendukung kesejahteraan bersama.
Setelah melalui serangkaian rapat, maka ditetapkan APBD 2025 dengan rincian sebagai berikut: jumlah Pendapatan Rp651.500.999.639,- jumlah belanja: Rp717.734.277.798,- total Surplus/(Defisit): Rp66.233.278.159,- jumlah penerimaan pembiayaan: Rp66.233.278.159,- jumlah pengeluaran pembiayaan: Rp0,- dan pembiayaan netto Rp66.233.278.159,-
