PADANG, METRO – Hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tahun 2018, yang disampaikan Inspektorat Pemprov Sumbar, masih ada beberapa item penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Sumbar yang bermasalah. Padahal, laporan tersebut diserahkan ke pemerintah pusat, 29 Maret 2019 ini.
Data yang diungkapkan Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar, Mardi, beberapa item penyelenggaraan pemerintahan yang bermasalah seperti, tempat pembuangan sampah, penurunan kunjungan perpustakaan, jumlah buku, ekspor perikanan, pencapaian pendapatan asli daerah, terkait pendidikan dan kebudayaan.
Mengetahui banyaknya LPPD yang bermasalah tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno langsung mengintruksikan masing-masing kepada dinas, untuk segera memperbaiki data tersebut dan memberikan data kepada Biro Pemerintahan yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan LPPD.
”Saya tidak ingin lama-lama, cepat ditindaklanjuti dan jangan sampai ada TDI (tidak ada informasi), seperti tahun – tahun sebelumnya,” tegas Irwan Prayitno, saat rapat LPPD Pemprov Sumbar, Senin (18/3) di Aula Kantor Gubernur.
Irwan Prayitno mewanti-wanti, LPPD sangat penting bagi Pemprov Sumbar. Karena LPPD dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan evaluasi bagi pemerintah pusat terhadap daerah. Bahkan hasilnya bisa dijadikan isu sentral dalam mengkritik kepemimpinan dirinya. Tidak tanggung-tanggung, Irwan Prayitno untuk LPPD Pemprov Sumbar tahun 2018 ini, dirinya menargetkan masuk lima besar terbaik menggeser Pemprov Jawa Barat (Jabar).
“Saingan kita, Jabar, Jatim, DKI, Sulsel dan Jogja. Penyerahan Maret, lalu perbaikan hingga Juni. Dalam penyiapan laporan dan perbaikan ini akan saya pantau terus. Jika ada yang ngeyel, saya panggil kepala dinasnya. Jangan karena data tidak lengkap kinerja pemerintah turun,” tegasnya.
Irwan Prayitno juga menegaskan, data agregat yang menyangkut kabupaten dan kota segera ditindaklanjuti, kapan perlu datangi mereka. Karena satu saja OPD bermasalah akan berpengaruh kepada sistem yang lain.
”Jangan sampai kepala dinasnya dalam hal ini dikerjain oleh eselon III, dua kali minta data gak ada juga ganti saja,” tegasnya.
Ditegaskannya, kepala dinas harus menguasai segala persoalan dari dinas yang dipimpin. Bahkan harus punya bahan sewaktu-waktu dimintanya. “Laporan data harus valid dan akuntabel. Saya selalu ingat hal kecil, jangan asal bapak senang saya ingat semuanya. Kalau bisa kepala dinas harus lebih paham dari kepala bidang,” tegasnya. (fan)
Banyak LPPD yang Bermasalah, Gubernur Sumbar Warning Kepala Dinas
