PADANG, METRO–Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) melakukan audit kinerja Polda Sumbar dan Polres jajaaran Tahap II Tahun 2004. Fokus dari udit tersebut pada aspek pengendalian dan pelaksanaan. Irwasda Polda Sumbar, Kombe Pol Prabowo Santoso mengatakan, audit kinerja bertujuan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Polri.
“Audit kinerja ini diharapkan dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Polri dan memberikan nilai tambah bagi organisasi,” kata Prabowo, saat membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar, di Mapolda Sumbar.
Ia melanjutkan, dilakukannya audit agar semua risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan Satker/Subsatker Polri, dapat teridentifikasi, serta diukur dengan tepat, dan memberikan masukan yang dapat memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Polri.”Tim audit kinerja Itwasda Polda Sumbar mengecek kembali administrasi penggunaan anggaran terkait belanja pengawai, barang dan belanja modal, apakah sudah sesuai mekanisme yang berlaku, serta apakah penggunaannya sudah tepat sasaran,” ucapnya.
Selain itu, kata Kombes Pol Prabowo, audit untuk meluruskan serta perbaikan ke depan bila terjadi kesalahan dan guna menghindari penyalahgunaan anggaran sehingga tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK RI.
”Para Kasatker dan Kasatwil agar membantu kelancaran tim audit minerja Itwasda Polda Sumbar dalam melaksanakan tugasnya, sesuai obyek dan sasaran yang akan diperiksa dengan memberikan informasi, data yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya sesuai fakta di lapangan serta ikuti rekomendasi dari tim,” tegasnya.
Menurut Kombes Pol Prabowo, apapun yang menjadi temuan tim audit kinerja hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi, baik satker maupun satuan wilayah sehingga temuan-temuan pada audit kinerja sebelumnya.
“Selain itu :apat ditindaklanjuti dan diperbaiki untuk kelancaran pelaksanaan tugas di masa yang akan datangserta mencegah temuan yang bersifat berulang,” tuturnya. Ia mengakhiri, kegiatan audit kinerja ini dapat memberi kontribusi positif bagi satuan kerja di jajaran Polda Sumbar, guna mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. “Sekaligus meminimalisasi temuan oleh tim eksternal, seperti BPK RI,” pungkasnya. (rgr)
