METRO SUMBAR

Berkembang Menjadi Kawasan Pariwisata, Jalan di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Butuh Perbaikan

0
×

Berkembang Menjadi Kawasan Pariwisata, Jalan di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Butuh Perbaikan

Sebarkan artikel ini
DIALOG—Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kabupaten Limapuluh Kota, Nofrizal saat dialog tentang infrastruktur pembangunan dan jalan.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Terobosan yang dilahirkan Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kabupaten Lima­puluh Kota, Nofrizal berhasil menjadikan nagari yang dipimpinnya menjadi kawasan destinasi pariwisata unggulan di kabupaten tersebut.Berbagai objek wisata baru bermunculan di nagari tersebut. Dam­paknya, ekonomi masya­rakat menggeliat. Dengan berbagai inovasi yang dilahirkan, nagari tersebut dinobatkan sebagai Desa Terbaik Nasional di Regional 1 Sumatera pada tahun 2024 ini oleh Kementerian Dalam negeri (Kemen­dagri). Nofrizal mengatakan, meski destinasi pariwisata berkembang pesat, namun, diakuinya nagari tersebut butuh sentuhan Pemerintahan Provinsi Su­matera Barat (Pemprov Sumbar). Terutama dalam membenahi infstruktur pe­nunjang. Selama ini bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Lima­puluh Kota dan Pemprov Sumbar baru berupa pembinaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap anak nagari.

”Ada objek wisata Kayu Kolek, tidak termanfaatkan dan mati suri, karena dua bulan yang lalu ada yang meninggal kecelakaan meng­gunakan kendaraan matik di jalan. Hal ini karena kondisi jalan rusak berat. Jalan yang ada saat ini tidak layak untuk pariwisata. Kita minta tidak muluk-muluk kepada Pemprov Sumbar, perbaiki jalannya dan perlebar,” ungkap Nof­rizal saat menerima kunjungan rombongan Kabag Makopim Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Budi Arief dan awak media, Senin (21/10).

Nagari ini sekarang ung­kap Nofrizal, sudah terkenal dengan destinasi tujuan wisatawan. UMKM sudah banyak bermunculan. Tetapi bus pariwisata tidak masuk, karena jalan terlalu sempit. Untuk jangka panjang dalam penyempurnaan pariwisata di nagari ini menurut Nofrizal perlu regulasi yang mengatur menjadikan nagari sebagai kawasan pariwisata. Perlu disiapkan juga tata ruangnya. Namun yang paling penting, butuh infrastruktur penunjang se­perti jalan.

Semuanya butuh dukungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar. Pe­ngem­bangan sektor pariwisata di nagari ini, terang Nofrizal sudah dimulai Sejak 2018 silam. Di mana waktu itu sudah banyak dilakukan promosi wisata. Dampak dari promosi yang dilakukan, kunjungan wisa­tawan meningkat sejak 2021. Meningkatnya kunjungan wisatawan berdampak munculnya destinasi wisata baru di nagari tersebut. Destinasi wisata tersebut ada yang dikelola melalui BUMNag. Ada juga di­kelola oleh masyarakat.

Baca Juga  Kadiskes Pastikan Tidak Ada Penderita Stunting di Payakumbuh

Destinasi yang dikelola oleh BUMNag, yakni destinasi hutan pinus di ketinggian sekitar 700-800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Destinasi tersebut dikelola BUMNag Tanah Surga dengan singkatan “Folka Kapital atau Folka Cultura” pada tahun 2022 lalu.Pengelolaan destinasi wisata hutan pinus oleh BUMNag Tanah Surga telah berhasil mengumpulkan laba bersih mencapai Rp168 juta setahun. Dana tersebut, 40 persen sebagai pendapatan asli nagari, 60 persen diputarkan oleh BUMNag itu sendiri.  Juga ada destinasi wisata Sikabu Glamping, Bumi Sikabu, ada Nuansa, Latera dan Teras Bumi Sikabu.

Hadirnya destinasi wi­sata baru ini secara  tidak langsung membranding nagari ini. Nofrizal mengatakan, wisatawan yang datang ke sejumlah destinasi wisata ini berasal dari Pekanbaru Provinsi Riau. Namun, akhir-akhir ini de­ngan harga tiket Padang-Malaysia murah, banyak juga wisatawan dari Malaysia yang berkunjung ke nagari ini.Kini setelah menjadi kawasan wisata, wisata­wan banyak datang, ma­syarakat yang punya lahan dan potensi, masya­rakat mengembangkannya  sendiri.

“Tugas pemerintah mem­bina saja melalui ke­lompok sadar wisata (pokdarwis). Melalui pokdarwis masyarakat dilatih ba­gaima­na melayani dan membuat tamu nyaman, me­ngemas produk yang memiliki daya jual tinggi,” terangnya.

Berkembangnya destinasi wisata ini nagari ini berdampak cukup besar terhadap pembukaan la­pangan kerja. Mereka yang bekerja di sektor pariwisata di nagari ini sudah me­nerima gaji atau honor standar Upah Minimum Regional (UMR). Dengan berkembangnya destinasi wisata di nagari ini, ke depan menurutnya, butuh regulasi berupa peraturan nagari, untuk memungut biaya retribusi. Karena kalau tanpa ada regulasi ter­sebut jika dipungut biaya bisa masuk kategori pungutan liar (pungli). Tidak ha­nya pengembangan destinasi wisata, pemerintahan nagri juga peduli dengan seni dan budaya kearifan lokal nagari ini. Nofrizal menyebutkan, setiap tahun sudah menganggarkan untuk kegiatan  kesenian.

Baca Juga  Promo Yamaha Tjahaja Baru Periode Oktober, Dapatkan Kulkas dan Kompor Gas setiap Pembelian Fazzio Series

“Kita punya Legusa (Le­reng Gunung Sago) Festival yang dikembangkan oleh Karang Taruna dan penggiat seni. Festival ini disupport pemerintahan nagari dan sudah jadi kalender tahunan yang mampu menarik kunjungan wisatawan,” terangnya.

Datangnya wisatawan datang bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan terberatnya dari penerimaan masyarakat. “Saya sebagai wali nagari harus siap dengan ketidaknyamanan yang muncul dari masyarakat. Adanya premanisme dan lainnya, ha­rus siap. Namun, masya­rakat secara umum basic-nya ramah menerima tamu,” terangnya.

Inovasi yang dilahirkan di nagari ini ungkap Nofrizal, dengan memanfaatkan dana desa. Jika dulu­nya dana desa target penggunaannya untuk memperbaiki jalan dan irigasi. Namun, beberapa tahun terakhir pemanfaatkan dana desa yang diprioritaskan pemerintah pusat untuk pengembangan pariwisata, BUMNag dan digi­talisasi.Nofrizal mengung­kapkan, nagari ini sudah mulai memenuhi prioritas pemerintah tersebut sudah sejak tahun 2016. Pengembangan digitalisasi sudah dimulai sejak 2017.  “Nagari ini menjadi pelopor digita­lisasi. Kawan-kawan programer buat perkumpulan dan buat berbagai program digitalisasi,” ungkapnya.

Nofrizal menambahkan, nagari ini meraih penghargaan Desa Terbaik Nasional di Regional 1 Suma­tera, karena salah satu yang dinilai Kemendagri pada penilaian tersebut pemanfaatan dana desa untuk belanja berkualitas. “Secara umum yang dilihat, dana desa yang dike­lola mampu memaksimalkan potensi ekonomi baru dan membuka lapangan kerja, serta digitalisasi desa dan kearifan lokal melalui program dan kegiatan. Kita sudah menerapkannya melalui pengembangan pariwisata. Terkait tata kelola, di pemerintahan nagari ini kelengkapan dokumen administrasi pemerintahannya paling lengkap,” terangnya.(fan)