BUKITTINGI, METRO–Ratusan kepala desa/ wali nagari/ lurah se-Sumatera Barat tandatangani deklarasi untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum serentak Pilkada 2024.
Ikrar tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa/ Wali Nagari/ Lurah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Sumatera Barat, Selasa (15/10).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan pihaknya menekankan terkait akan pentingnya netralitas kepala desa (kades)/ wali nagari/ lurah se-Sumatera Barat.
“Kami mengingatkan Kades untuk tidak mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal calon, baik selama maupun setelah pemilihan,” ujarnya.
Vifner menjelaskan bahwa kades atau walinagari berisiko terkena masalah hukum terkait pemilu sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kades dilarang terlibat dalam kampanye, menghindari konflik kepentingan, dan tidak boleh melakukan praktik intimidasi terhadap masyarakat.
“Kades juga diingatkan untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu melalui media sosial dan menolak politik uang. Meskipun Kades dipilih langsung oleh masyarakat, mereka tetap dilarang mendukung atau menghambat pasangan calon,” kata Vifner.
Deklarasi ini ditandatangani oleh 117 Kades yang hadir dan menunjukkan komitmen untuk menjalankan pemilihan yang bersih. Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, yang hadir dalam kesempatan tersebut juga memperingatkan bahwa pelanggaran netralitas dapat berakibat serius, termasuk sanksi pidana bagi Kades yang melanggar.
“Dari laporan yang ada, ada Kades yang menerima sanksi percobaan dan denda. Kami ingin hal ini tidak terulang pada Pilkada 2024,” ujar Khadafi.
Sementara itu, untuk Lurah diatur oleh UU tentang ASN. Bawaslu akan terus memantau dan memberikan laporan kepada BKN untuk tindakan lebih lanjut.
“Harapan kami adalah Pemilu yang bersih. Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mencegah pelanggaran demi menjaga netralitas semua calon di Sumbar,” katanya. (pry)
