Plh Kakanwil DJP Sumbar Jambi Nana Sumarna, memberikan keterangan pers, Kamis (08/10/2015), di Kanwil DJP Sumbar Jambi.
PADANG, METRO–Penggelapan pajak bukanlah kasus yang main-main. Karena perbuatan ini bisa dibawa kepada ranah hukum pidana. Cukup hanya dengan dua alat bukti saja, Wajib Pajak (WP) bisa diproses secara hukum.
Seperti kasus penggelapan yang dilakukan oleh YH, pengusaha retail di Bukittingi. YH merupakan pengusaha yang menggunakan modus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama tahun pajak 2012. Bahkan, pengusaha tersebut tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2011 dan 2013. Tindakannya telah merugikan negara sebesar Rp13 miliar.
”Hakim tunggal Pengadilan Negeri Padang Irwan Munir, dengan Panitera Pengganti Mohamad Yusuf, dalam perkara praperadilan Nomor: 03/Pid. Pra/2015/PN.PDG Plh Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar Jambi Nana Sumarna, dalam jumpa pers, Kamis (8/10) di Kantor Kanwil DJP Sumbar Jambi.
Dijelaskan Nana, permohonan praperadilan yang diajukan oleh YH dinyatakan gugur dengan pertimbangan, pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Sumbar dan Jambi telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS Kanwil DJP Sumbar dan Jambi telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, berkas perkara penyidikan a.n. YH dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi serta telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 103/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 05 Oktober 2015 sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Permohonan praperadilan ini diajukan oleh YH, pengusaha retail di Bukittinggi yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) Huruf c dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP. Dimana, YH dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp13 miliar.
Modus dari YH adalah tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, padahal omset telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pengusaha YH juga tidak melakukan pembukuan atau pencatatan dari kegiatan usahanya, tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 dan 2013 serta menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap Tahun Pajak 2012.
Nana Sumarna mengatakan, bahwa tindakan penyidikan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan sebagai pembelajaran bagi Wajib Pajak yang tidak patuh pada ketentuan perpajakan.
”Dengan adanya kegiatan penegakan hukum pajak di bidang perpajakan ini, diharapkan semua Wajib Pajak menjadi taat dan patuh terhadap aturan yang ada,” jelas Nana didampingi Kabid Pemeriksaan, Penagihan Intelejen dan Penyidikan Wiratmoko dan Kasubag Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal Prima Roquistha.
Pada tahun 2016, DJP Sumbar Jambi mengusung tema, Law Enforcement. Ditjen pajak tidak akan memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan perpajakan. Untuk itu, jajaran DJP Sumbar Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk segera memanfaatkan Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang sedang dilaksanakan oleh DJP tahun ini sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.
Sementara Kasubag Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal Prima Roquistha, menambahkan bahwa menuju proses praperadilan tersebut tentunya ada proses panjang. Mulai dari imbauan, konseling hingga menuju ranah hukum. “Selama proses penyidikan jika wajib pajak tersebut bersedia membayar pajak tersebut. Maka proses penyidikan bisa dihentikan. Namun apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan tentu ini tidak bisa lagi dihentikan,” ucapnya.
Selanjutnya, akan diproses sesuai Pasal 39 Ketentuan Umum Tata Beracara Perpajakan, yang berisi ancaman minimal kurungan enam bulan dan maksimal enam tahun. Serta denda minimal mengembalikan uang tersebut dua kali lipat atau maksimal empat kali lipat.
“Selama Wajib Pajak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya maka hal tersebut tidak akan dibawa ke ranah hukum,” tutupnya.
Sementara, Kabid Pemeriksaan, Penagihan Intelejen dan Penyidikan Wiratmoko, mengatakan bahwa di Sumbar ini masih ada puluhan wajib pajak yang bermasalah, seperti pengusaha retail YH. “Kami sebagai petugas pajak akan terus kejar, cukup dengan dua alat bukti sah saja maka wajib pajak nakal ini akan dibawa ke ranah hukum. Tidal tergantung seberapa besar penggelapannya, namun sangat bergantung kepada alat bukti,” pungkasnya. (o)
