AGAM, METRO–Pjs Bupati Agam Dr. Endrizal menyimak pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait Rancangan APBD 2025.
Pandangan umum ini disampaikan legislator perwakilan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna yang digelar di Aula Utama DPRD Agam Kamis, (10/10).
Legislator Fraksi PKS, Asrizal menyampaikan sejumlah pandangan terkait RAPBD 2025. Di antaranya, menyoroti batas toleransi yang ditetapkan pemerintah daerah terkait defisit anggaran. Pihaknya menyebut, Agam mengalami defisit murni sebesar Rp117 miliar.
“Apabila defisit sudah melebihi target yang dibolehkan, bagaimana langkah mengatasi hal tersebut, mohon dijelaskan,” ujarnya.
Lalu legislator Fraksi PAN, Zulpardi juga menyoroti hal yang sama yakni terkait usaha konkrit pemerintah daerah dalam menutupi defisit murni. Fraksi PAN juga menitipkan harapan agar soal rencana kerja kepada organisasi perangkat daerah.
“Kami berharap dalam penyusunan rencana kerja, jangan hanya didasari pada rutinitas, namun tingkatkan ke arah kreatif dan efektif seperti memperluas akses pelaku ekonomi di daerah,” paparnya.
Sementara itu, legislator Nasdem, Zelman mengingatkan bupati untuk segera menyurati Kemendagri terkait penerbitan pedoman/petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.
“Sampai saat ini pendoman penyusunan APBD 2025 belum ada dari Kemendagri, untuk itu kami mengingatkan untuk menyurati pihak Kemendagri, sehingga pelaksanaan APBD 2025 dapat terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Legislator Demokrat, Jondra Marjaya menyoroti soal realisasi APBD 2025 yang mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana Gunung Marapi. Fraksi Demokrat menilai hal ini sangat perlu ditekankan kembali pemerintah daerah karena bencana telah menimbulkan penderitaan dan kerugian masyarakat.
“Beberapa ruas jalan terputus, irigasi rusak, jembatan terputus, pemukiman warga rusak dan hilang. Sehingga ini mengakibatkan masyarakat terganggu dan terkendala dalam beraktivitas,” ujarnya.
Lalu legislator Fraksi Gerindra, Nesi Harmita menyoroti perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang di Kawasan Masjid Sirah. Sehingga masjid ini benar-benar representatif dan menjadi icon pariwisata rohani di Agam.
Kemudian, legislator Fraksi PPP, Hardianto meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar, Hanura, PBB dan PKB menyampaikan pandangan umum secara tertulis kepada sekretariat.
Pjs Bupati Agam Dr.Endrizal usai pelaksanaan rapat paripurna menyampaikan, segala masukan dan saran yang diberikan legislator di DPRD merupakan upaya mensinergikan langkah pembangunan di Kabupaten Agam.
Menurutnya, sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan dalam membangun Kabupaten Agam.
“Jika hal ini terjalin maka usaha pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan Agam yang maju dan sejahtera di 2025 bisa terwujud,” ujarnya. (pry)
