PADANG PANJANG, METRO–Usai disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 kemarin, Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, sampaikan jawaban atas pemandangan umum tersebut, Rabu (25/9).
Disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral, SE didampingi Wakil Ketua, Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH di Ruang Rapat DPRD.
Sonny menanggapi pertanyaan Fraksi Nasdem mengenai manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan dilematisnya permasalahan Tenaga harian lepas (THL) yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang yang belum jelas kepastian dan nasibnya. Disampaikannya, Pemerintah Kota sangat berharap semua tenaga non-ASN dapat terus bekerja di seluruh OPD seperti saat ini.
“Saat ini Pemko dalam proses pengusulan penerimaan calon PPPK yang kita peruntukkan khusus untuk non-ASN kita di Padang Panjang. Langkah lainnya adalah menyiapkan non-ASN yang memegang peran sebagai tenaga pendukung untuk bekerja melalui pola alih daya (outsourcing) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan setelah keluarnya nanti aturan PPPK Paruh Waktu juga bisa memfasilitasi tenaga non-ASN kita dalam proses menjadi PPPK utuh,” paparnya.
Terkait memaksimalkan serapan anggaran agar tidak terjadi SiLPA dikemudian hari, Sonny menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Nasdem yang telah mengingatkan terkait penyerapan anggaran. Dalam sisa waktu ini,
Pemko berkomitmen bersama OPD selalu berusaha meningkatkan penyerapan anggaran sehingga SiLPA tahun ini dapat dikurangi.
Sementara itu pemandangan umum Fraksi PAN terkait kenakalan remaja yang terkait dengan ketertiban masyarakat, Sonny menyampaikan, Pemko melalui Satpol PP telah melakukan razia secara berkala, khususnya di daerah pasar. Anak yang terjaring masih di bawah umur dilakukan pembinaan dan pendampingan Dinas Sosial PPKBPPPA dengan melibatkan psikolog.
