MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Parpol Tanpa Kursi DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah

JAKARTA, METRO–Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Lewat putusan ini, ma­ka MK menyatakan bahwa partai politik yang tidak mendapatkan kursi alias tidak memiliki legislator di DPRD pun bisa menca­lonkan atau mengusung pasangan calon sendiri.

Sesuai putusan MK ma­ka penghitungan syarat untuk mengusulkan pasa­ngan calon melalui partai politik atau gabungan par­tai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Tidak lagi berdasar ambang ba­tas yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Amar putusan, me­ngabulkan permohonan para pemohon untuk se­bagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk per­kara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang MK, Ja­karta, Selasa (20/8).

Dalam perkara ini, Par­tai Buruh diwakili Said Iq­bal selaku Presiden dan Ferri Nurzali selaku Sek­retaris Jenderal. Semen­tara itu, Partai Gelora di­wakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal.

Lebih lanjut, MK me­ngatur bahwa partai politik atau gabungan partai po­litik peserta pemilu dapat men­daftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persya­ratan sebagai be­rikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jum­lah penduduk yang ter­muat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus mem­peroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut
2. Provinsi dengan jum­lah penduduk yang ter­muat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabu­ngan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut
3. Provinsi dengan jum­lah penduduk yang ter­muat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabu­ngan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi ter­sebut.
4. Provinsi dengan jum­lah penduduk yang ter­muat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabu­ngan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi ter­sebut.

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota de­ngan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai de­ngan 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan par­tai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut
2. Kabupaten/kota de­ngan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus mem­­peroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.
3. Kabupaten/kota de­ngan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.
4. Kabupaten/kota de­ngan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitu­sionalitas Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemi­lihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).