JAKARTA, METRO–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia gelar rapat koordinasi menyusun whitepaper berisi usul dunia usaha bagi program pembangunan ekonomi 2024-2029. Rapat koordinasi tersebut dihadiri ratusan asosiasi industri yang menjadi anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan, pihaknya sedang menyusun whitepaper berisi usul dan masukan pelaku usaha, investor, termasuk akademisi, mengenai isu-isu ekonomi strategis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan.
“Dalam penyusunan whitepaper, Kadin menekankan pentingnya prinsip gotong royong dan bhinneka tunggal ika. Sehubungan dengan itu, kami menggelar rapat koordinasi bersama para asosiasi industri yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia untuk berpartisipasi dalam penyusunan whitepaper dengan memberikan masukan sektoral dalam Focus Group Discussion serta menyampaikan hasil kajian, laporan, dan survei,” ujar Arsjad.
Arsjad menambahkan, sebagai induk organisasi yang mewadahi dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia siap bergotong royong menyukseskan program pembangunan ekonomi 2025-2029. Sehingga, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merealisasikan cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Setidaknya ada tiga isu yang menjadi fokus, yaitu optimalisasi sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah. Kemampuan dalam mengatasi ketiga isu ini juga akan menentukan kesuksesan dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045,” kata Arsjad Rasjid.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Erik Hidayat mengapresiasi Kadin Indonesia. Sebab, telah melibatkan asosiasi dalam proses penyusunan whitepaper yang bisa jadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program kerja. Hal itu sejalan dengan mandat Kadin Indonesia sebagai wadah bagi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Kami harap setelah whitepaper ini diserahkan kepada pemerintah, ada keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha lokal. Kami juga meminta bantuan Kadin Indonesia, agar suara-suara pengusaha lokal tetap didengar,” kata Erik.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) Tasha Megananda juga memuji peran Kadin Indonesia yang inklusif melibatkan asosiasi dalam perumusan whitepaper.
“Kami melihat inisiatif Kadin sangat penting dalam menjembatani kepentingan dunia usaha kepada pemerintah melalui advokasi kebijakan telah membantu penyampaian aspirasi para asosiasi, himpunan, ikatan, dan gabungan,” terang Tasha Megananda.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan diperkuat Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia diamanahkan untuk menjadi rumah bagi seluruh asosiasi, himpunan, ikatan, dan gabungan yang mewakili dunia usaha nasional.(jpc)
