JAKARTA, METRO–Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah terus melakukan percepatan penanganan bencana longsor, banjir lahar dingin dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada Mei 2024 lalu.
Dalam upaya penanganan pascabencana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengajukan Rp300 miliar lebih kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, agar anggaran yang diajukan tersebut dapat relealisasi secepatnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah langsung menindaklanjuti dengan mendatangi Kantor BNPB, Jumat (19/7).
Mahyeldi mendatangi Kantor BNPB bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Kedatangan Mahyeldi dan rombongan disambut langsung oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Jarwansyah.
Pengusulan tersebut terbagi dua proses. Pertama, rekomendasi dari Pemprov Sumbar dan BNPB pada Kementerian Keuangan untuk Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp153 miliar. Anggaran ini digunakan untuk penanganan air bersih, perumahan dan sekolah. Pengajuan ini sifatnya rekomendasi, nantinya dilaksanakan oleh balai-balai di bawah Kementerian PUPR. Kedua, rekapitulasi penanganan darurat bencana longsor banjir bandang, lahar dingin dan banjir.
“Alhamdulillah, kita sudah bertemu Deputi RR BNPB dan bahas beberapa hal. Di antaranya, seputar percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan lonsor baik yang di Pessel, maupun yang di Agam, Padang Panjang dan Tanah Datar. Kemudian kita juga membicarakan peluang-peluang pendanaannya,” ungkap Mahyeldi usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (19/7).
Mahyeldi mengungkapkan, selama pertemuan berlangsung, pembicaraan fokus membahas tentang dua hal. Pertama, terkait percepatan penanganan dampak bencana di Sumbar. Kedua, tentang peluang pendanaan untuk upaya penanganan.
Terkait dengan peluang pendanaan, sambung Mahyeldi, secara umum diusulkan melalui APBN. Sebagai penguatan, usulan itu nantinya juga akan disertai rekomendasi dari BNPB. Di mana, BNPB akan mendorong kementerian dan lembaga sesuai kewenangan agar mengoptimalkan pemulihan pascabencana Sumbar.
Terkait usulan penanganan darurat bencana longsor banjir bandang, lahar dingin dan banjir, melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar dan Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, dengan total Rp142 miliar lebih. Anggaran tersebut nantinya menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB.
“Dukungan BNPB itu akan diberikan dalam dua bentuk, pertama dengan pemanfaatan DSP BNPB dan yang kedua dalam bentuk surat rekomendasi ke kementerian terkait,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, agar upaya percepatan ini bisa segera membuahkan hasil, dalam waktu dekat dirinya menugaskan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan jajaran teknis di BNPB. Menurutnya, ini penting dan mesti terkawal, sebab urusan ini berkaitan erat dengan sektor strategis daerah.
“Solusi terkait hal ini harus cepat karena semuanya vital, ada pemukiman masyarakat, ada irigasi dan ada kebutuhan pangan. Jangan sampai memicu krisis, itu yang kita antisipasi,” tegasnya.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Rudy Rinaldy mengatakan, total rekomendasi usulan yang diserahkan gubernur mencapai Rp153,9 miliar.
