JAKARTA, METRO–Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah terus melakukan percepatan penanganan bencana longsor, banjir lahar dingin dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada Mei 2024 lalu.
Dalam upaya penanganan pascabencana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengajukan Rp300 miliar lebih kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, agar anggaran yang diajukan tersebut dapat relealisasi secepatnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah langsung menindaklanjuti dengan mendatangi Kantor BNPB, Jumat (19/7).
Mahyeldi mendatangi Kantor BNPB bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Kedatangan Mahyeldi dan rombongan disambut langsung oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Jarwansyah.
Pengusulan tersebut terbagi dua proses. Pertama, rekomendasi dari Pemprov Sumbar dan BNPB pada Kementerian Keuangan untuk Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp153 miliar. Anggaran ini digunakan untuk penanganan air bersih, perumahan dan sekolah. Pengajuan ini sifatnya rekomendasi, nantinya dilaksanakan oleh balai-balai di bawah Kementerian PUPR. Kedua, rekapitulasi penanganan darurat bencana longsor banjir bandang, lahar dingin dan banjir.
“Alhamdulillah, kita sudah bertemu Deputi RR BNPB dan bahas beberapa hal. Di antaranya, seputar percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan lonsor baik yang di Pessel, maupun yang di Agam, Padang Panjang dan Tanah Datar. Kemudian kita juga membicarakan peluang-peluang pendanaannya,” ungkap Mahyeldi usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (19/7).
Mahyeldi mengungkapkan, selama pertemuan berlangsung, pembicaraan fokus membahas tentang dua hal. Pertama, terkait percepatan penanganan dampak bencana di Sumbar. Kedua, tentang peluang pendanaan untuk upaya penanganan.
Terkait dengan peluang pendanaan, sambung Mahyeldi, secara umum diusulkan melalui APBN. Sebagai penguatan, usulan itu nantinya juga akan disertai rekomendasi dari BNPB. Di mana, BNPB akan mendorong kementerian dan lembaga sesuai kewenangan agar mengoptimalkan pemulihan pascabencana Sumbar.
Terkait usulan penanganan darurat bencana longsor banjir bandang, lahar dingin dan banjir, melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar dan Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, dengan total Rp142 miliar lebih. Anggaran tersebut nantinya menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB.
“Dukungan BNPB itu akan diberikan dalam dua bentuk, pertama dengan pemanfaatan DSP BNPB dan yang kedua dalam bentuk surat rekomendasi ke kementerian terkait,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, agar upaya percepatan ini bisa segera membuahkan hasil, dalam waktu dekat dirinya menugaskan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan jajaran teknis di BNPB. Menurutnya, ini penting dan mesti terkawal, sebab urusan ini berkaitan erat dengan sektor strategis daerah.
“Solusi terkait hal ini harus cepat karena semuanya vital, ada pemukiman masyarakat, ada irigasi dan ada kebutuhan pangan. Jangan sampai memicu krisis, itu yang kita antisipasi,” tegasnya.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Rudy Rinaldy mengatakan, total rekomendasi usulan yang diserahkan gubernur mencapai Rp153,9 miliar.
Jumlah itu untuk pengerjaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Pessel senilai Rp9,7 miliar. Kemudian untuk PAMSIMAS di Pessel senilai Rp10,6 miliar. Total untuk penanggulangan bencana di Pessel Rp20,3 miliar.
Kemudian untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Bukittinggi. Usulan tersebut untuk penanganan sektor air minum Rp58 miliar lebih. Sektor prasarana strategis senilai Rp15,7 miliar.
Untuk sektor penataan bangunan Rp18,7 miliar, sektor sanitasi (pendukung pemukiman hunian tetap relokasi bencana) Rp4,5 miliar. Sektor pengembangan kawasan pemukiman Rp10 miliar, manajemen kontruksi Rp5,5 miliar dan sektor penyediaan perumahan Rp21 miliar.
Sementara itu, rekapitulasi pekerjaan penanganan darurat bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang dan longsor mencapai Rp142,1 miliar. Untuk penanggulangan ini akan ditindaklanjuti dengan dana DSP BNPB.
Jumlah itu terdiri dari penanganan jalan dan jembatan. Yakni, jalan Batu Sangkar-Ombilin di Tanah Datar sebesar Rp7,7 miliar, Jembatan SMA 1 Sumbar, di Kota Padang Panjang (Rp7,7 miliar). Berikutnya, ruas jalan Batu Kerambil-Batu Sangkar (Rp9,2 miliar), Jalan Lubuk Basung-Sei Limau (Rp1,2 miliar), Jalan Baso-Batu Sangkar (Rp119 juta).
Selanjutnya, Jalan Matur Palembayan (Rp740 juta), Pangkalan Sialang-Gelugur (Rp1,5 miliar) dan Manggopoh-Padang Luar (Rp35 miliar).
Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), pembangunan Daerah Irigasi Bandar (DI) Durian di Kabupaten Agam sebesar Rp3,5 miliar, DI Bandar Muka Air di Tanah Datar (Rp1,5 miliar), DI Bandar Gadang Darek di Tanah Datar (Rp2,5 miliar), DI Bandar Jambu di Tanah Datar (Rp2,5 miliar), DI Baramban III Lurah di Agam (Rp1,5 miliar).
Selanjutnya penanganan DI Batang Selo di Tanah Datar senilai Rp12 miliar, DI Batang Gumarang di Agam (Rp1 miliar), DI Batang Sianok di Agam (Rp1,5 miliar), DI Batang Ipuh di Padang Pariaman (Rp1,5 miliar), normalisasi Sungai Batang Aia Katik di Agam (Rp5 miliar), rehabilitasi cekdam Batang Malana di Tanah Datar (Rp15 miliar) dan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Batang Sianok di Bukittinggi (Rp25 miliar). Termasuk penanganan DI dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Padang Panjang senilai Rp5,7 miliar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Rifda Suriani mengatakan, sudah mengirimkan surat terkait dana-dana yang dikelola balai-balai Kementerian PUPR. “Jadi usulannya sudah dimasukkan. Kemudian dari kementerian terkait meminta rekomendasi.
Rifda mengungkapkan salah satu sektor yang akan dikerjakan oleh Balai Kementerian PUPR adalah perumahan. Untuk itu, Gubernur Mahyeldi memberikan rekomendasi untuk balai-balai melalui BNPB.
“Kita memberikan rekomendasi dari Pak Gubernur, bersama BNPB. Karena Pak Gubernur ini cepat ditindaklanjuti, maka Pak Gubernur langsung menyerahkan rekomendasi itu ke BNPB yang nantinya juga diteruskan pada Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, antara lain, Plt. Kepala Dinas PSDABK Sumbar, Liwanto; Kalaksa BPBD, Rudy Rinaldi; perwakilan Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas Perkimtan, Rifda Suriani; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim. (AD.ADPSB)
