SOLOK, METRO–Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik (SDP). Hal ini dengan menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Solok Zul Elfian menekankan, dirinya akan mengawal langsung proses evaluasi SAKIP serta komitmen Kota Solok dalam menuntaskan mandat Pemerintah Pusat.
“Mandat yang juga tertuang dalam Reformasi Birokrasi (RB) tematik, meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, peningkatan investasi dan pelayanan publik,” ungkap Zul Elfian.
Hal ini ditekankan Zul Elfian saat memimpin pemaparan evaluasi SAKIP Kota Solok bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Melalui SAKIP, diharapkan setiap OPD di Pemerintahan Kota Solok sekiranya dapat bekerja lebih baik dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam acara yang berlangsung secara daring ini KemenPANRB memilih dua OPD untuk memaparkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Instansi masing-masing dan yang terpilih pada kesempatan ini adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Kota Solok .
Setelah kedua dinas yang terpilih membacakan paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Instansi terkait, Kemenpan-RB memberikan beberapa masukan atas paparan tersebut. Diantaranya penyeragaman format laporan kinerja OPD.
Hal ini kata Zul Elfian, diharapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang didalamnya mencatat prestasi kerja berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan tercakup dalam laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Ini akan memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Masukan lain mengenai data yang akan disajikan diharapkan, data yang valid dan lebih akurat. Sedangkan masukan untuk dokumentasi yang nantinya menjadi pendukung laporan pada aplikasi SAKIP Kemenpan-RB berupa dokumen yang sudah diformalkan. “Seperti dokumen-dokumen yang meliputi aspek kinerja, pencapaian target, evaluasi program, dan penggunaan anggaran,: tuturnya. (vko)
