LIMAPULUH KOTA, METRO–Rendahnya angka partisipasi pemilih menggunakan hak pilihnya pada pemilihan suara ulang (PSU) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), di Kabupaten Lima puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dinilai pemerhati politik, dipengaruhi berbagai faktor diantaranya sosialisasi dilakukan KPU kurang maksimal.
“Rendahnya partisipasi pada PSU DPD RI dipengaruhi beberapa faktor diantaranya tidak ada kampanye jelang PSU, sementara sosialisasi tidak maksimal, sehingga ada masyarakat yang tidak tahu dengan PSU dan apa itu PSU,” sebut pemerhati politik Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Budi Febriandi, kepada awak media.
Selain itu disampaikan Budi Febriandi, PSU dilaksanakan diakhir pekan tepat pada Sabtu 13 Juli 2024 dan menjelang mulai tahun ajaran baru sekolah, sehingga banyak pemilih yang menyiapkan segala sesuatu untuk sekolah anak dan sebahagian memilih pergi berlibur dari pada pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih.
Budi begitu Budi Febriandi disapa menilai ada juga faktor masyarakat tidak merasakan manfaat langsung kehadiran Anggota DPD RI dalam kehidupan sehari hari.
“Secara fungsional anggota DPD RI sudah bekerja, namun masyarakat tidak merasakan langsung mamfaat keberadaan Anggota DPD RI, karena memang DPD tidak sama dengan DPR RI yang lebih bersentuhan dengan penyusunan kebijakan pembangunan. Dan DPD lebih banyak kepada pertimbangan yang kadang pertimbangannya dalam proses legislasi diabaikan juga oleh DPR,” jelas Budi.
Sementara Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, menyebut banyak masyarakat yang tidak tahu ada PSU DPD RI. Ini terjadi karena kurangnya pemberitahuan dan pamplet dari penyelenggara pemilu. Selain itu juga dinilai ada faktor kejenuhan dari masyarakat karena baru selesai melakukan pemilu.
“Ada beberapa faktor juga kenapa angka partisipasi pemilih rendah, diantaranya pemberitahuan dan pamplet yang kurang dari penyelenggara pemilu. Karena waktu pemilu semua melakukan sosialisasi, mulai caleg, partai politik dan penyelenggara pemilu,” ungkap Supardi.
Dia juga berharap agar pada Pilkada 27 November 2024 nanti partisipasi tidak rendah, maka seluruh elemen harus melakukan sosialisasi, baik Paslon, Partai Politik, penyelenggara pilkada, termasuk Pemerintah. “Jangan sampai terjadi di Pilkada, makanya semua elemen melakukan sosialisasi,” harapnya.
