LIMAPULUH KOTA, METRO – Dalam kegiatan ‘Bawaslu Goes to Campus’ segenap unsur mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan Ormawa kampus tersebut secara spontan, mendeklarasikan gerakan anti politik uang dalam pemilu 2019.
Deklarasi gerakan anti politik uang yang digeber puluhan mahasiswa itu, diutarakan sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu guna menciptakan pemilu 2019 yang jujur, adil dan bersih di wilayah Luak Nan Bungsu.
“Gerakan anti politik uang ini juga sebagai upaya mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas dan terlegitimet,” kata Budi Febriandi, salah seorang peneliti dan akademisi Politeknik Pertanian Payakumbuh, kepada wartawan, Senin (4/2) siang.
Mantan pimpinan Bawaslu Limapuluh Kota itu menambahkan, politik uang merupakan kejahatan politik yang luar biasa, karena dapat merusak mental bangsa dalam jangka waktu panjang. Para pelaku politik uang, pada dasarnya telah melakukan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam berdemokrasi.
Menyadari hal itu, katanya, pada kegiatan sosialisasi Bawaslu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam wadan BEM Politeknik Pertanian bersama aktivis Organisasi Kemahasiswaan lainnya sepakat melakukan deklarasi gerakan anti politik uang. Deklarasi pun berlangsung di sela-sela kegiatan ‘Bawaslu Goes To Campus’.
“Deklarasi ini bertujuan memberikan pemahaman ke masyarakat tentang betapa besarnya bahaya politik uang, sehingga membuat terpilih calon-calon pemimpin yang tidak ‘capable’ dan memiliki kecenderungan berperilaku corrupt, sehingga m+ereka sukses menduduki lembaga-lembaga negara kita,” tutur mantan Ketua Perwanaliko tersebut
Sementara itu, meningkatkan partisipatif dan kepedulian masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu 2019, Bawaslu Lima Puluh Kota terus menggiatkan sosialisasi ke masyarakat. Kali ini lembaga pengawas pemilu menyasar kalangan mahasiswa.
Seperti acara bertema ‘Bawaslu Goes to Campus’, yang dilaksanakan di auditorium Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh di Tanjung Pati, akhir pekan kemarin. Hadir menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota, Yoriza Asra.
Kepada wartawan Yoriza Asra, Senin (4/2) mengatakan, peranan masyarakat utamanya kalangan mahasiswa dalam mengawasi tahapan pemilu, sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga hak suara dan kedaulatan rakyat sesuai amanah Undang-Undang.
“Di dalam UU 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum itu didefinisikan, bahwa Pemilu ini merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin. Jadi, alek demokrasi ini sebetulnya, adalah, pelaksanaan kewenangan rakyat, untuk menggunakan serta menjaga hak-nya selaku warga negara,” kata Yoriza Asra dalam pemaparannya.
Dalam UU Pemilu, kata Yoriza, negara memang sudah membentuk sebuah lembaga pengawasan, bernama Bawaslu. Tetapi, mengingat keterbatasan personil, Bawaslu tentu tidak akan maksimal bekerja, tanpa dukungan masyarakat.
“Minimal memberi informasi atau melaporkan, jika kita menemukan indikasi pelanggaran pemilu di sekitar kita,” terangnya.
Selain Ketua Bawaslu Yoriza Asra, turut hadir Komisioner Bawaslu, Ismet Aljannata, Koordinator Sekretariat Mellia Rahmi serta mantan Komisioner Bawaslu, Budi Febriandi.
Budi dalam pemaparan materinya, bertema, ‘Pemilu, Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, serta peran penting mahasiswa dalam pengawasan pemilu’ juga memberi ajakan agar mahasiswa bersikap aktif dan partisipatif menyikapi fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
Karena, menurutnya, lingkungan kampus merupakan lingkungan kaum intelektual yang memiliki objektifitas dan netralitas dalam kontestasi pemilu.
“Terutama dalam melakukan upaya menciptakan pemilu bersih, serta menghilangkan budaya politik uang di masyarakat. Karena ini jelas dapat merusak mental masyarakat dan bangsa kita,” tutur Budi, yang juga peneliti dan akademisi di Luak Limopuluah. (us)
