Gerak Cepat Pulihkan Bencana di Sumbar, Gubernur “Jemput Bola” Tindaklanjuti Bantuan Pusat

JAKARTA, METRO–Hari ini, Minggu, (8/6) masa tanggap darurat bencana di Sumatra Barat (Sumbar) telah berakhir. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah ingin Sumbar secepatnya pulih dari bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang melanda tiga daerah.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memulih­kan kondisi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Kota Padang Panjang yang terdampak bencana. Mahyeldi sadar, untuk memulihkan kondisi masyarakat tersebut butuh dukungan pusat. Karea itu, dirinya “jemput bola” me­ne­mui sejumlah kemente­rian dan lembaga di pusat. Salah satunya Kantor Ke­men­terian Pertanian RI (Kemen­tan) di Jakarta, Jumat (7/6).

Kedatangan Mahyeldi beserta rombongan bertu­juan melaporkan perkem­ba­­ngan proses pendataan lahan masyarakat dan men­­dorong percepatan pen­cairan bantuan. Dalam la­wa­tannya Mahyeldi diteri­ma langsung oleh Mentan, Andi Amran Sulaiman be­serta jajarannya.”Tujuan kita datang ke sini, mela­porkan perkembangan pro­ses pendataan dan me­ngupayakan agar bantuan bisa segera cair,” jelas Mahyeldi.

Hal itu tindaklanjut dari arahan Andin Amran Sulai­man saat berkunjung ke salah satu lokasi terdam­pak bencana di Sumbar pada (18/5) lalu. Saat itu Andi Amran Sulaiman men­jan­jikan akan membantu biaya perbaikan lahan dan bibit tanaman terdampak ben­cana sebesar Rp10 miliar.

Mahyeldi mengaku sa­at ini proses pendataan terus dikebut. Bahkan, Di­nas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar telah bekerja sa­ma dengan Badan Standa­risasi Instrumen Holtikul­tura Ke­mentan melakukan peme­taan lahan masya­rakat yang terdampak. “Hasil se­mentara, ada enam kate­gori tingkat ke­rusakan mu­lai dari sangat berat sampai ringan,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, un­tuk memperoleh data spa­sial dan detail dari lahan yang akan diperbaiki, pi­hak­nya juga melakukan pemot­retan per area ter­dampak menggunakan drone.

Menyikapi hal tersebut Setjen Kementan, Prihasto Setyanto menyebut ang­garan bantuan itu sedang dalam proses revisi DIPA di Direktorat Jenderal Ang­garan. Sembari menunggu pengesahan anggaran, pi­haknya mendorong Pem­prov Sumbar menyege­ra­kan penuntasan proses pen­­dataan. “Jadi sama-sa­ma kita segerakan, kami upaya­kan percepatan pen­cairan bantuan, Pemprov percepat pendataan,” ajaknya.

Pada kunjungannya ke Kementan, Sumbar Mah­yeldi Ansharullah juga me­ngikuti rapat koordinasi (rakor) Perluasan Areal Ta­nam (PAT) dan Penan­data­nganan Nota Kesepaha­man antara Mentan Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Dalam Negeri (Men­dgri) di Gedung F Ke­mentan RI, Jakarta.

Rakor dipimpin oleh Mentan, Andi Amran Sulai­man dan dihadiri Men­dag­ri, Komjen Tito Karnavian; Kepala Badan Pangan Na­sional (Bapanas), Arief Pra­setyo Adi. Juga hadir secara daring Gubernur; Bupati; Wali Kota dan Perwira Ting­gi dan Perwira Menengah TNI se-Indonesia.

Dalam kesempatan ter­sebut, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan Nota Kesepahaman terkait Program/Kegiatan Cetak Sawah Rakyat secara Swa­kelola kepada empat pro­vinsi, yang diterima lang­sung oleh gubernur ma­sing-masing.

Keempat provinsi ter­se­but antara lain, Guber­nur Sumbar, Aceh, Suma­tera Utara dan Sumatera Selatan. Mahyeldi menga­ta­kan khusus Provinsi Sum­bar. Selain menerima nota kesepahaman dari Men­dagri. Juga mendapat ban­tuan dari Kementan berupa 250 unit Alat Mesin Perta­nian (Alsintan) dan program penanaman jagung seluas 10.000 hektar.

Hadir mendampingi Gu­bernur Mahyeldi dalam kunjungan tersebut, Kepa­la Dinas Perkebunan Tana­man Pangan dan Holtikul­tura Sumbar, Febrina Tri Susila Putri; Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Su­karli; Kepala Biro Adpim Sumbar, Mursalim; dan Kepala Ba­dan Penghubung Sumbar, Aschari Cahya­ditama.

Tanggap Darurat Berakhir

Sementara, status tang­gap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar di­ngin dan longsor di tiga da­erah pada 11 Mei lalu, ber­akhir 9 Juni 2024. Sekre­taris Daerah Provinsi (Sek­dap­rov) Sumbar, Hansastri me­ngungkapkan, data ter­akhir korban bencana me­ninggal 63 orang. Sebanyak 60 ter­indifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban masih dicari 10 orang.

“Saat ini sudah 27 hari setelah pencarian. Teman-teman tim di bawah ko­ordinasi Basarnas masih lakukan pencarian,” ung­kap Hansastri didampingi Kepala Pelaksana (Kalak­sa) BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, saat memberikan keterangan pers, Jumat (7/6) di Kantor Dinas Komin­fotik Sumbar.

Hansastri mengatakan, kondisi terakhir korban terdampak bencana di pe­ngungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian. Dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada bebera­pa dapur umum yang masih berdiri di tingkat nagari.

Hansastri juga me­nyampaikan bencana ber­dampak 4.064 orang me­ngungsi, rumah rusak se­banyak 1.110 unit, rumah terdampak (1.210 unit), sarana pendidikan (15 unit), sarana kesehatan (2 unit), tempat ibadah (28 unit) dan bangunan lainnya (2 unit).

Bencana juga ber­dam­pak kerusakan sarana per­dagangan (227 unit), irigasi (1.202 unit), PDAM/ Pam­simas (23 unit), jembatan (55 unit), jalan (lebih kurang 54 titik), ternak (27.320 ekor), pertanian (lebih kurang 908.003 hektar). “Total ke­rugian yang ditimbulkan Rp516 miliar,” ungkap Han­sastri yang pada kesem­patan itu juga dihadiri se­jumlah Kepala OPD Pem­prov Sumbar.

Hansastri mengatakan, berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten ko­ta kepada pemerintah pu­sat, untuk perbaikan dam­pak kerusakan yang ditim­bulkan butuh anggaran Rp1,6 triliun. Total angga­ran ini juga termasuk per­baikan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah ka­bupaten kota.

Dukungan Penanganan Bencana

Hansastri mengung­kapkan, dukungan pena­nganan selama status tang­gap darurat dari peme­rintah pusat cukup besar. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama leng­kap dengan deputi di lokasi bencana. Juga ada kun­ju­ngan Presiden RI, Joko Wi­dodo (Jokowi) yang mem­bawa bantuan langsung kepada korban bencana.

Termasuk juga kunju­ngan sejumlah menteri. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Ma­nusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Per­tahanan. Termasuk juga kunjungan Ketua PMI, Ke­pala Basarnas, Kepala BM­KG, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Istri Panglima TNI dan Staf.

Operasi yang dilakukan selama bencana berupa, pencarian korban hilang, pemenuhan kebutuhan da­sar korban terdampak, pe­metaaan mengkaji pe­nye­bab dan dampak bencana, relokasi korban bencana. Juga dilakukan pemecahan batu di hulu sungai, pen­dampingan masyarakat, perbaikan infrastruktur, sinkronisasi data korban meninggal dan hilang de­ngan Basarnas dan Tim DVI Polri dan membentuk posko pendamping di Ista­na Bung Hatta Bukittinggi.

Tindaklanjut Penanganan Bencana

Upaya penanganan ben­cana meliputi, normalisasi sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan ke Lembah Anai yang terputus, pembangunan jembatan bailey, demolis atau pemecahan batu uku­ran besar di hulu sungai.

Juga dilakukan modi­fikasi cuaca, trauma healing, merencanakan relokasi rumah di rawan bencana. “Rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tem­pat baru. Atas permintaan dari pemerintah kabupaten, ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak dise­diakan, yakni di Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Aset tanah ini sudah dise­rahkan seluas 3,6 hektar untuk membangun 150 ru­mah yang bisa dibongkar pasang,” terangnya.

Termasuk juga kegia­tan memasang plang lara­ngan membangun di Lem­bah Anai. Dalam pena­nga­nan bencana juga meli­bat­kan masukan dari Forum Rektor dari 27 pergu­ruan tinggi di Sumbar, ba­nyak masukan strategis. “Ter­masuk juga libatkan maha­siswa KKN,” terangnya.

Untuk tindaklanjut pe­nanganan bencana ini, Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, terang Han­sastri juga sudah menemui Komisi V DPR RI mengu­sulkan dukungan bantuan untuk penanganan benca­na jangka panjang. Terma­ suk juga ada kunjungan Komisi IV DPR RI ke Sumbar.

Sesuai usulan yang dia­jukan Gubernur Sumbar kepada Komisi V DPR RI dan Presiden RI Jokowi, untuk penanganan benca­na jangka panjang, diren­canakan dibangun 56 sabo dam. Juga akan dibangun alat early warning system (EWS) Gunung Marapi.

Tindaklanjut lainnya penanganan pascaben­cana juga dilaksanakan normalisasi empat sungai dan empat daerah irigasi. Normalisasi sungai dilak­sanakan oleh Balai Wila­yah Sungai Sumaera (BWSS) V.  Juga ada perbaikan tujuh ruas jalan nasional oleh Balai Pelaksana Jalan Na­sional (BPJN) dan juga ada pena­nganan 46 titik longsor.

Kepala BWSS V M Dian Almaruf mengatakan, pem­bangunan sabo dam sudah masuk RPJM nasional. Ang­garan yang dipersiapkan Rp1,4 triliun. “Sudah dica­nangkan. Tinggal lagi pe­lak­sanaanya,” terangnya.

Sabo dam yang bakal dibangun di 56 titik itu ter­sebar di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota dan Tanah Datar. “Jumlahnya belum pasti. Tapi lebih banyak di Tanah Datar. Ada 25 sungai akan dipas ang sabo dam,” ungkapnya.

Khusus perbaikan jalan terputus di Lembah Anai, Hansastri menambahkan, waktu pelaksanaan pe­ngerjaannya 69 hari kerja. Diperkirakan selesai 21 Juli 2024. Sementara progres perbaikan jalan selama masa tanggap darurat di 13 titik, saat ini bobot penger­jaannya sudah mencapai 11, 51 persen.

Kepala Dinas Peterna­kan Sumbar, Sukarli me­ngatakan, pihaknya juga sudah mengajukan usulan bantuan ke Kementan, na­mun sampai saat ini untuk pengantian ternak terdam­pak bencana belum ada alokasi anggarannya. Hal ini dikarenakan fokus Ke­men­tan saat ini perbaikan lahan pertanian, untuk men­dukung ketersediaan pangan, khususnya tana­man pangan.

U­ntuk Pemprov Sum­bar, bagi peternak yang tergabung dalam kelom­pok ternak, menjadi prio­ritas untuk difasilitasi tahun depan sesuai usulan peme­rintah kabuoaten/kota.

Sementara, Kepala Di­nas Kesehatan Sumbar, dr Lila Yanwar melalui Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah mengatakan pihaknya melakukan kajian cepat krisis kesehatan (ra­pid health assesment) ber­sama dinas kesehatan ka­bupaten/kota. Pihaknya juga menurunkan Tim EMT  (emergency medical team) bersama Tim EMT ka­bu­ paten/kota.

“Kita juga mendirikan Pos Pelayanan Kesehatan di daerah yang terdampak bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melibatkan rumah sakit, organisasi profesi, PMI, NGO. Mendirikan HEOC di kabupaten/kota terdampak dengan pendampingan pusat krisis kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Juga dilaksanakan pe­mantauan kesehatan dan pelayanan gizi pada ke­lompok rentan (ibu,bayi, anak balita, lansia) dan serta pelayanan kesehatan reproduksi, melakukan sur­­veilans penyakit berpotensi KLB. Selain itu juga me­lakukan pemantauan ke­tersediaan sarana bersih, melakukan uji bakterio­logis sampel air minum, pemantauan kesehatan keliling (kesling). Terutama di dapur umum dan tempat pengungsian, pe­nyem­pro­tan desinfektan.

Juga memberikan ban­tuan berupa obat obatan, PMT balita dan ibu hamil dan kantong mayat. Selain itu mobilisasi pela­yanan kese­hatan, memberikan edukasi PHBS di pengung­sian, mela­kukan pelayanan trauma healing/ pendam­pingan psi­kososial. (AD.ADPSB)