JAKARTA, METRO–Hari ini, Minggu, (8/6) masa tanggap darurat bencana di Sumatra Barat (Sumbar) telah berakhir. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah ingin Sumbar secepatnya pulih dari bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang melanda tiga daerah.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memulihkan kondisi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Kota Padang Panjang yang terdampak bencana. Mahyeldi sadar, untuk memulihkan kondisi masyarakat tersebut butuh dukungan pusat. Karea itu, dirinya “jemput bola” menemui sejumlah kementerian dan lembaga di pusat. Salah satunya Kantor Kementerian Pertanian RI (Kementan) di Jakarta, Jumat (7/6).
Kedatangan Mahyeldi beserta rombongan bertujuan melaporkan perkembangan proses pendataan lahan masyarakat dan mendorong percepatan pencairan bantuan. Dalam lawatannya Mahyeldi diterima langsung oleh Mentan, Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya.”Tujuan kita datang ke sini, melaporkan perkembangan proses pendataan dan mengupayakan agar bantuan bisa segera cair,” jelas Mahyeldi.
Hal itu tindaklanjut dari arahan Andin Amran Sulaiman saat berkunjung ke salah satu lokasi terdampak bencana di Sumbar pada (18/5) lalu. Saat itu Andi Amran Sulaiman menjanjikan akan membantu biaya perbaikan lahan dan bibit tanaman terdampak bencana sebesar Rp10 miliar.
Mahyeldi mengaku saat ini proses pendataan terus dikebut. Bahkan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar telah bekerja sama dengan Badan Standarisasi Instrumen Holtikultura Kementan melakukan pemetaan lahan masyarakat yang terdampak. “Hasil sementara, ada enam kategori tingkat kerusakan mulai dari sangat berat sampai ringan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, untuk memperoleh data spasial dan detail dari lahan yang akan diperbaiki, pihaknya juga melakukan pemotretan per area terdampak menggunakan drone.
Menyikapi hal tersebut Setjen Kementan, Prihasto Setyanto menyebut anggaran bantuan itu sedang dalam proses revisi DIPA di Direktorat Jenderal Anggaran. Sembari menunggu pengesahan anggaran, pihaknya mendorong Pemprov Sumbar menyegerakan penuntasan proses pendataan. “Jadi sama-sama kita segerakan, kami upayakan percepatan pencairan bantuan, Pemprov percepat pendataan,” ajaknya.
Pada kunjungannya ke Kementan, Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga mengikuti rapat koordinasi (rakor) Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mentan Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Dalam Negeri (Mendgri) di Gedung F Kementan RI, Jakarta.
Rakor dipimpin oleh Mentan, Andi Amran Sulaiman dan dihadiri Mendagri, Komjen Tito Karnavian; Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. Juga hadir secara daring Gubernur; Bupati; Wali Kota dan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan Nota Kesepahaman terkait Program/Kegiatan Cetak Sawah Rakyat secara Swakelola kepada empat provinsi, yang diterima langsung oleh gubernur masing-masing.
Keempat provinsi tersebut antara lain, Gubernur Sumbar, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Mahyeldi mengatakan khusus Provinsi Sumbar. Selain menerima nota kesepahaman dari Mendagri. Juga mendapat bantuan dari Kementan berupa 250 unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan program penanaman jagung seluas 10.000 hektar.
Hadir mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, Febrina Tri Susila Putri; Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Sukarli; Kepala Biro Adpim Sumbar, Mursalim; dan Kepala Badan Penghubung Sumbar, Aschari Cahyaditama.
Tanggap Darurat Berakhir
Sementara, status tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor di tiga daerah pada 11 Mei lalu, berakhir 9 Juni 2024. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri mengungkapkan, data terakhir korban bencana meninggal 63 orang. Sebanyak 60 terindifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban masih dicari 10 orang.
“Saat ini sudah 27 hari setelah pencarian. Teman-teman tim di bawah koordinasi Basarnas masih lakukan pencarian,” ungkap Hansastri didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, saat memberikan keterangan pers, Jumat (7/6) di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar.
Hansastri mengatakan, kondisi terakhir korban terdampak bencana di pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian. Dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur umum yang masih berdiri di tingkat nagari.
Hansastri juga menyampaikan bencana berdampak 4.064 orang mengungsi, rumah rusak sebanyak 1.110 unit, rumah terdampak (1.210 unit), sarana pendidikan (15 unit), sarana kesehatan (2 unit), tempat ibadah (28 unit) dan bangunan lainnya (2 unit).
Bencana juga berdampak kerusakan sarana perdagangan (227 unit), irigasi (1.202 unit), PDAM/ Pamsimas (23 unit), jembatan (55 unit), jalan (lebih kurang 54 titik), ternak (27.320 ekor), pertanian (lebih kurang 908.003 hektar). “Total kerugian yang ditimbulkan Rp516 miliar,” ungkap Hansastri yang pada kesempatan itu juga dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.
Hansastri mengatakan, berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan butuh anggaran Rp1,6 triliun. Total anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota.
Dukungan Penanganan Bencana
