PADANG, METRO–Status tanggap darurat bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di tiga daerah, Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, pada 11 Mei lalu akan berakhir 9 Juni 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Hansastri mengungkapkan, penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak. Karena itu, Hansastri mengucapkan terimakasih atas bantuan dan perhatian, kerja keras dan kordinasi yang dilakukan seluruh pihak. Mulai dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), para menteri, kepala lembaga, kepala dan pengurus organisasi terkait. Termasuk TNI dan Polri yang bekerja keras di lapangan.
Hansastri mengungkapkan, data terakhir, korban bencana yang meninggal sebanyak 63 orang. Sebanyak 60 terindifikasi dan tiga belum terindifikasi. Total korban yang masih dilakukan pencarian sebanyak 10 orang.
“Saat ini sudah 27 hari setelah pencarian. Teman-teman tim di bawah koordinasi Basarnas masih lakukan pencarian,” ungkap Hansastri didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy dan Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, saat memberikan keterangan pers, Jumat (7/6) di Kantor Dinas Kominfotik Sumbar.
Hansastri menambahkan, dari 10 korban yang masih dicari, sebanyak 8 keluarga korban sudah mengikhlaskan. “Dua keluarga korban lagi sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk mengikhlaskan. “Karena setelah status tanggap darurat berakhir 9 Juni, kita akhiri pencarian korban,” terangnya.
Hansastri mengatakan, kondisi terakhir korban terdampak bencana di pengungsian sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka tidak ada lagi di tenda-tenda pengungsian, tetapi mengungsi ke tempat keluarga. Dengan kondisi ini maka dapur umum yang telah didirikan sudah diakhiri. Namun, masih ada beberapa dapur umum yang masih berdiri di tingkat nagari.
Pada kesempatan itu, Hansastri juga menyampaikan data informasi korban, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bencana per kabupaten kota. Di mana, bencana berdampak 4.064 orang mengungsi, rumah rusak sebanyak 1.110 unit, rumah terdampak (1.210 unit), sarana pendidikan (15 unit), sarana kesehatan (2 unit), tempat ibadah (28 unit) dan bangunan lainnya (2 unit).
Bencana yang terjadi juga berdampak terhadap kerusakan sarana perdagangan (227 unit), irigasi (1.202 unit), PDAM/ Pamsimas (23 unit), jembatan (55 unit), jalan (lebih kurang 54 titik), ternak (27.320 ekor), pertanian (lebih kurang 908.003 hektar). “Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp516 miliar,” ungkap Hansastri yang pada kesempatan itu juga dihadiri sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar.
Hansastri mengatakan, berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan butuh anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Total anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota di Sumbar.
Hansastri mengungkapkan, dukungan penanganan selama status tanggap darurat dari pemerintah pusat cukup besar. Di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama lengkap dengan deputi di lokasi bencana. Juga ada kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang membawa bantuan langsung kepada korban bencana.
Termasuk juga kunjungan sejumlah menteri. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan. Termasuk juga kunjungan Ketua PMI, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala Badan Pangan Nasional, Istri Panglima TNI dan Staf.
Operasi yang dilakukan selama bencana berupa, pencarian korban yang hilang, pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, pemetaaan mengkaji penyebab dan dampak bencana, relokasi korban bencana. Juga dilakukan pemecahan batu di hulu sungai, pendampingan masyarakat, perbaikan infrastruktur, sinkronisasi data korban meninggal dan hilang dengan Basarnas dan Tim DVI Polri dan membentuk posko pendamping di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
Upaya penanganan bencana yang dilakukan, meliputi normalisasi sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan ke Lembah Anai yang terputus, pembangunan jembatan bailey, demolis atau pemecahan batu ukuran besar di hulu sungai.
Juga dilakukan modifikasi cuaca yang musim hujan di Gunung Marapi yang berpotensi hujan. “Modifikasi cuaca dilakukan agar tidak terjadi bencana saat hujan, karena tim semua di lapangan. Sehingga diarahkan hujan turun di tempat lain,” ungkapnya.
Selain itu juga dilakukan truma healing, merencanakan relokasi rumah di rawan bencana. “Rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tempat baru. Atas permintaan dari pemerintah kabupaten, ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak di sediakan, yakni di Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Aset tanah ini sudah diserahkan seluas 3,6 hektar untuk membangun 150 rumah yang bisa dibongkar pasang,” terangnya.
Termasuk juga kegiatan memasang plang larangan membangun di Lembah Anai. Dalam penanganan bencana juga melibatkan masukan dari Forum Rektor dari 27 perguruan tinggi di Sumbar, banyak masukan strategis. Termasuk juga libatkan mahasiswa KKN,” terangnya.
Untuk tindaklanjut penanganan bencana ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, terang Hansastri juga sudah temui Komisi V DPR RI, untuk mengusulkan sejumlah dukungan bantuan yang diperlukan untuk penanganan bencana jangka panjang. Termasuk juga ada kunjungan Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Sumbar.
Hansastri juga mengungkapkan, sesuai usulan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Komisi V DPR RI dan Presiden RI Jokowi langsung, untuk penanganan bencana jangka panjang, direncanakan dibangun 56 sabo dam. “Tahun ini ada 8 sabo dam yang dibangun sampai tahun 2027. Juga akan dibangun alat early warning system (EWS) yang akan memberi peringatan jika ada tanda tanda galodo atau banjir lahar dingin datang dari Gunung Marapi,” terangnya.(fan)
