PADANG, METRO – Pemprov Sumbar meraih penghargaan bergengsi sebagai pemerintahan daerah provinsi kategori “baik”, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018. Penilaian ini diberikan oleh Arsip Nasional RI, yang dikepalai, Mustari Irawan.
Penyerahan sertifikat penghargaan, dilaksanakan oleh Kepala Arsip Nasional, Mustari Irawan, kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, yang langsung diserahkan kepada Sekraprov Sumbar, Alwis, Rabu (27/2) saat Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Nasional, di Pangeran Beach Hotel, Padang.
Penghargaan juga diberikan, kepada kementerian, BUMN, dan pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Berdasarkan penilaian Arsip Nasional RI, penghargaan diberikan karena telah memenuhi standar pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengapresiasi kementerian, BUMN, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, yang menerima penghargaan pengelolaan arsip dari Arsip Nasional RI tersebut. Irwan menyebutkan, bahwa arsip merupakan hal terpenting dalam suatu institusi. Terutama bagi pemerintahan. Sebab, arsip yang terkumpul tersebut dapat menjadi rujukan dalam memecahkan suatu permasalahan.
“Untuk itu arsip ini mesti ditata dengan baik. Apalagi, dilingkungan pemerintah yang notabene penghasil arsip terbesar karena berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan,” ujar Irwan.
Disebutkannya, arsip itu tercipta karena berjalannya tugas pokok dan fungsi sebuah institusi. Karena, sebuah institusi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan benar pasti akan menghasilkan arsip.
“Jadi setiap institusi pasti ada pengelolaan arsipnya. Jika tidak ada arsipnya maka dapat dikatakan institusi itu tidak menjalankan pokok dan fungsinya dengan baik. Karena, arsip merupakan bukti terselenggaranya sebuah kegiatan,” katanya.
Lebih lanjut, kata Irwan, arsip ini mengandung banyak informasi yang dapat dijadikan sumber dalam menggali persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Maka, tata arsip dengan baik jangan malah dimasukan ke dalam gudang dan membiarkannya berdebu.”Untuk itu rawatlah arsip dengan pengelolaan serta penataan yang terbaik. Sebab, arsip menyimpan semua informasi yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ke depan, pengelolaan arsip akan berbasis paperless document. Namun, menurut Irwan, jangan lupa bahwa, mengelola fisik arsip harus sejalan dengan pengelolaan fisiknya. Apalagi untuk arsip-arsip yang bernilai guna informasional tinggi. Karena sampai saat ini, dalam proses hukum, pengadilan tetap akan meminta bukti fisik, bukan bukti yang sudah terkomputerisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan mengungkapkan, rakor pengawasan kearsipan ini dipandang sangat penting, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kualitas penyelengaraan kearsipan di masing-masing institusi termasuk pemerintah daerah.
“Untuk itu kami terus berkomitmen sebagai lembaga pembina kearsipan nasional untuk senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan,” pungkasnya. (fan/adv)
