Gubernur Sumbar Berjibaku Tangani Bencana

Bencana banjir ban­dang, banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di Kabu­paten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, menjadi tanggungjawab yang cukup berat yang harus dipikul oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansha­rullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy.

Bencana di tiga daerah di Sumbar itu, selain menimbulkan korban jiwa, juga dampak kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Dampak keru­sa­kan infrastruktur yang terparah adalah terputusnya akses jalan utama di Lembah Anai Kabu­paten Tanah Datar.

Data hingga 20 Mei 2024, Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Sumbar, kerugian sementara akibat bencana mencapai Rp108,38 miliar. Bencana di Sumbar pada Sabtu (11/5) lalu mengakibatkan 61 orang meninggal, 11 orang masih pencarian. Bencana juga berdampak ribuan orang harus mengungsi. Data sementara di Agam sebanyak 196 jiwa me­ngung­si, Padang Panjang (291 orang), di Tanah Datar (3.030 orang). Warga mengungsi juga terjadi di Padang Pariaman sebanyak 35 KK.

Bencana juga meng­akibat­kan kerusakan parah pada pemukiman warga, sekolah, tempat ibadah, puskesmas hingga putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan.

Sebagai orang nomor satu di Sumbar, Mahyeldi dengan keikhlasannya, mengambil peran tanggungjawab yang berat itu sejak hari pertama pasca­ben­cana. Siang malam Mahyeldi ber­jibaku mendatangi lokasi bencana, meninjau dan memastikan korban bencana ditangani. Termasuk juga me­mas­tikan proses evakuasi kor­ban meninggal dan pencarian korban yang hilang, agar mak­simal. Termasuk pemulihan infras­truktur dilakukan secepat­nya.

Untuk memastikan korban bencana dapat ditangani de­ngan baik, Mahyeldi meminta seluruh RSUD, khususnya RSUD Acmad Mochtar agar menerima pasien korban ben­cana tanpa dipungut biaya se­persen pun dan berikan pela­yanan yang maksimal.

Kepedulian terhadap kor­ban bencana dibuktikan Mah­yeldi, saat secara spontan dalam perjalanannya meninjau lokasi bencana, nekat langsung turun ke jurang di Sitinjau Lauik mengevakuasi korban bencana longsor yang kendaraannya masuk jurang.

Dalam upaya penanganan bencana, Mahyeldi meng­instruk­sikan jajaran OPD lingkup Pemprov Sumbar turun ke lokasi bencana, mendirikan pos-pos penanggulangan ben­cana untuk menangani korban bencana, menggalang dan memastikan bantuan datang cepat, mendiri­kan dapur umum untuk korban bencana terpe­nuhi.

Melalui rapat-rapat kordi­nasi setiap hari hingga tengah malam, Mahyeldi melakukan evaluasi setiap penanganan bencana, jam demi jam, hari demi hari. Bahkan, agar akses ke lo­kasi bencana di tiga daerah lebih dekat dan untuk lebih dekat dengan korban bencana, Mah­yeldi rela berpindah kantor ke Istana Bung Hatta di Kota Bu­kittinggi.

Sebagai perwakilan peme­rintah pusat di daerah, Mahyeldi aktif membangun komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan peme­rintah pusat untuk membantu penanganan bencana di Sum­bar. Termasuk juga menga­lang ban­tuan dari BUMN, BUMD, swasta dan Peran­tau Minang dan provinsi te­tang­ga.

Melalui rapat-rapat kor­dinasi dengan pemerintah pusat, Mahyeldi me­la­por­kan per­kem­ba­ngan kondisi bencana di Sumbar kepada pemerintah. Apa yang dilakukan Mahyeldi tersebut me­nimbulkan simpati dan empati pe­me­rintah pu­sat. Se­jum­lah menteri datang ke Sumbar melihat kondisi lang­sung di lokasi ben­cana. Se­jum­lah ban­tuan me­ngal­ir dari pe­me­rintah pu­­sat.

Sebut saja, Kepala Badan Nasional Pe­nang­gulangan Ben­cana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.,­ ­­M.M datang ke lokasi bencana dan menetap­kan status tang­gap darurat selama 14 hari dan meng­koor­dinir, Basar­nas, TNI, Polri, ke­mente­rian dan seluruh pihak ikut terlibat pe­nanganan ben­cana semala masa tanggap da­rurat. Juga ada kunjungan Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D ke Sumbar rapat bersama Mah­yeldi menyam­pai­kan po­tensi bencana yang per­lu diwas­padai dan diantisi­pa­si.