BERITA UTAMA

Presiden RI Perintahkan Bangun Sabo Dam Marapi Tahun Ini, Gubernur Sumbar Ajukan 5 Permohonan Penanganan Bencana

1
×

Presiden RI Perintahkan Bangun Sabo Dam Marapi Tahun Ini, Gubernur Sumbar Ajukan 5 Permohonan Penanganan Bencana

Sebarkan artikel ini
TINJAU DAMPAK BENCANA— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mendampingi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meninjau kerusakan dampak bencana banjir lahar dingin dan longsor di Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Selasa (21/5).

AGAM, METRO–Perjuangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berjibaku siang malam mengurus bencana yang terjadi di Sumbar, mulai menemukan secercah harapan untuk percepatan pemulihan pascabencana.

Tidak hanya meninjau lokasi bencana dan me­mastikan korban bencana di tiga daerah, Kabupaten Agam, Tanahdatar dan Padangpanjang dapat dila­yani dengan baik. Mahyeldi yang rela berkantor di Is­tana Bung Hatta di Kota Bukittinggi demi mengurus bencana, juga berjuang keras untuk mendatangkan bantuan pemerintah pusat untuk penanganan ben­cana. Ada lima permo­honan yang diajukan Mah­yeldi untuk percepatan penanganan bencana di Sumbar.

Perjuangan Mahyeldi membuahkan hasil. Ben­cana di Sumbar mendapat respon dan perhatian dari pemerintah pusat. Se­jum­lah menteri dan Komisi V DPR RI silih berganti da­tang ke lokasi bencana untuk me­lihat langsung penanganan korban ben­cana. Bahkan, bencana di Sumbar juga mendapat perhatian lang­sung Presi­den RI, Joko Wi­dodo (Jokowi).

Presiden Jokowi meme­rintahkan agar pembangu­nan Sabo Dam di kawasan Gunung Marapi segera dimulai tahun ini. Seperti diketahui Sabo berasal dari bahasa Jepang, “sa” yang berarti pasir dan “bo” yang berarti pengendalian. Sabo Dam merupakan ter­mi­nologi umum untuk bangu­nan penahan, perlambatan dan penanggulangan ali­ran lahar di sepanjang sungai yang berpotensi terlanda lahar.

Pembangunan Sabo Dam merupakan satu dari lima permohonan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Presiden Jokowi, sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur serta upaya antisipasi ben­cana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar.

“Untuk penanganan banjir lahar dingin sudah dihitung Kementerian PU. Dibutuhkan 56 Sabo Dam, sementara yang ada baru dua. Sehingga, diperlukan banyak tambahan lagi. Sa­ya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang pen­ting, ada enam titik yang harus segera dimulai. Saya sudah minta Dirjen terkait di Kementerian PU,” ucap Jo­ko­wi saat meninjau keru­sakan dampak bencana ban­jir lahar dingin dan long­ sor di Bukik Batabuah, Kabu­paten Agam, Selasa (21/5).

Baca Juga  Kejiwaan Pembunuh dan Pembakar Ibu Kandung Diperiksa

Sementara itu secara umum, Jokowi menilai pe­nanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam dan Ta­nahdatar sudah baik. Mulai dari upaya evakuasi kor­ban, penanganan terhadap warga yang tinggal di pe­ngungsian, hingga pemba­ngunan jalan dan jemba­tan-jembatan darurat, yang sebagian besar telah dilakukan dan akan terus dioptimalkan.

“Terkait penanganan terhadap pengungsi, tadi saya sudah tanya pe­ngung­si di sini, itu sudah baik. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, ada satu-dua yang masih da­lam proses, dan itu yang akan kita kejar, agar se­mua­nya secepatnya kem­bali normal,” ucap Jo­kowi lagi.

Jokowi menegaskan, hingga saat ini pena­nga­nan atas dampak bencana terus dilakukan secara mak­simal. Mulai dari upaya pencarian terhadap korban yang masih terus dilakukan, penyediaan kebutuhan lo­gistik bagi warga yang saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan tiga minggu ke depan, hingga menye­ge­rakan penyaluran san­tu­nan bagi keluarga korban meninggal dunia.

Selain itu, rumah yang rusak agar segera diberi bantuan. Setidaknya ada 265 rumah yang rusak, di mana 159 rumah di anta­ranya rusak berat, dan sudah ada 100-an KK yang siap untuk direlokasi.

“Bupati dan Gubernur harus segera menyiapkan lahannya jika memang di­per­lukan relokasi, karena barang untuk pemba­ngu­nan dari pemerintah pusat itu sudah siap,” kata Joko­wi menekankan.

Rombongan kunjungan Jokowi tiba di Simpang Bukik Batabuah pada pukul 10.17 WIB setelah melaku­kan perjalanan darat dari Bandara Internasional Mi­nangkabau (BIM) menuju Kabupaten Agam via jalur alternatif Malalak.

Turut serta mendam­pingi Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo; Menko PMK RI, Muhadjir Effendy; Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; hingga Kepala Basarnas Marsma TNI Kus­­woro.

Baca Juga  Sekjen Gerindra: Sumbar masih ‘Kandang’ Prabowo, Andre Rosiade: Gerindra Partai Pemenang Pemilu

Selain itu, kunjungan Jokowi juga turut didam­pingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah; Pang­dam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Moch Hasan Hasibuan; Sekretaris Mili­ter Presiden, Mayjen TNI Rudy Saladin; Komandan Pas­pam­pres Mayjen TNI Achi­ruddin, Plt Deputi Bi­dang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI, M. Yusuf Per­mana; Bu­pati Agam Andri Warman, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suhar­yono, serta jajaran Forko­pimda Sum­bar dan pejabat kemen­terian terkait lainnya.

Dalam kunjungan kali ini, Jokowi mendengar se­ca­ra utuh paparan kondisi penanganan bencana ban­jir dan lahar dingin dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta men­dengar usulan permoho­nan untuk pemulihan in­frastruktur serta upaya antisipasi bencana banjir lahar dingin dan longsor di masa yang akan datang dari Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Ada pun lima poin per­mohonan yang disam­pai­kan Mahyeldi kepada Pre­siden RI tersebut antara lain, Pertama, pembangu­nan Sabo Dam di Gunung Marapi untuk mengantisi­pasi banjir lahar dingin, sebagaimana sistem seru­pa sukses diterapkan di Gunung Merapi Jogjakarta yang memiliki 250 uni Sabo Dam dan Gunung Agung Bali yang memiliki 90 unit Sabo Dam.

Kedua, Mahyeldi me­mo­honkan rekonstruksi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan ka­bu­paten/kota, dengan meng­gunakan anggaran dari pemerintah pusat. Ketiga, Pembangunan Flyover Lem­bah Anai untuk meng­gantikan fungsi jalan na­sional yang putus total akibat banjir.

Keempat, percepatan pembangunan Jalur Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin-Bukit­ting­gi-Limapuluh Kota, yang akan sangat bermanfaat sebagai jalur alternatif utama saat bencana dalam skala besar kembali terjadi.

Ada pun permohonan yang kelima ialah perce­patan pembangunan fisik Fly Over Sitinjau Lauik, un­tuk menggantikan fungsi ja­lan nasional Sitinjau Lauik yang sangat curam, rawan kecelakaan, dan rawan longsor. (AD.ADPSB)