DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 Menjadi Perda, Fraksi Nasdem: Tingkatkan PAD, Pemko Dituntut Mampu Manarik Investor ke Padangpanjang

DPRD Kota Padangpanjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungja­waban pelaksanaan APBD Tahun 2023. Persetujuan itu setelah penyampaian pendapat akhir dari Fraksi Fraksi DPRD Kota Pa­dangpanjang, Sabtu (18/5).

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Kiki Anu­gerah Dia, menyoroti beberapa hal yang mesti menjadi cacatan penting bagi Pemerintah Kota (Pem­ko) Padangpanjang, dimana Pemko dituntut mampu meningkatkan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara memanfaatkan semua aset daerah yang terbengkalai menjadi lahan yang pro­duktif. Pemko hendaknya mempublikasikan hal ini sehingga menarik pengusaha-pengusaha yang ada di kota Padangpanjang dan investor untuk berinvestasi.

Selain itu, Pemko juga diminta meningkatkan PAD dari banyak sektor, seperti persampahan, de­ngan pengidentifikasian dan pengklarifikasian target retribusi sampah seta pengelompokan besaran tarif perlu segera diterapkan agar PAD di sektor retribusi sampah dapat  meningkat. “Setidaknya dapat mengimbangi dana operasional yang cukup besar kita keluarkan untuk mengatasi permasalahan sampah ini,” ujar Kiki Anugerah Dia.

Terkait pengelolaan pedagang, Kiki meminta Pemko harus segera mem­berikan sosialisasi sekaligus menyiapkan semua fasilitas pedagang pasar kuliner Kota Padangpanjang, agar pemindahan pasar kuliner yang direncanakan Pemko bisa segera terealisasi.

Berkaitan dengan ke­sejahtetaan social, Fraksi Nasdem menegaskan agar Pemko telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi Pemerlu Pelayanan ke­sejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan-bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), artinya DTKS merupakan sebuah solusi dalam mengurai tentang persoalan  persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Dalam upaya meramaikan Pasar Pusat Pa­dangpanjang, kami dari Fraksi Nasdem me­nya­ran­kan untuk mendirikan mal pelayanan publik (MPP) di lantai 3 pasar pusat Padangpanjang. Kondisi itu diharapkan akan membangkitkan lagi gairah perekonomian di pasar pusat Padangpan­jang,”se­but Kiki.

Menyikapi bencana yang menimpa sejumlah daerah di Kota Padangpanjang, Fraksi Nasdem meminta Pemko untuk bertidak cepat dan memprioritaskan penanggulangan pascabencana yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, apa­bila bantuan dari pusat tidak memungkinkan dan memakan waktu, bapak pj walikota harus ber­tindak strategis dan praktis dengan penggunaan dana BTT.