PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemrov Sumbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Opini WTP tersebut yang ke-12 kalinya diterima Pemprov Sumbar secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2023 itu diserahkan saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Senin (20/5). Penyerahan Opini WTP hasil LKPD BPK RI tersebut oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Slamet Kurniawan kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy.
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy dalam sidang paripurna tersebut menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi.
Selain itu juga telah memberikan banyak masukan kepada SKPD Provinsi Sumbar untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di masa mendatang.
Audy juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Sumbar yang terus mengawal pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk juga kepada Forkopimda dan seluruh pihak atas dukungannya, sehingga Opini WTP dapat dipertahankan.
Audy mengingatkan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk menjadikan LHP BPK sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Dia menegaskan, seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI pada kesempatan pertama melalui koordinasi dengan Inspektorat. Tindak lanjut tersebut harus tuntas sebelum 60 hari ke depan.
Hal-hal yang menjadi temuan dan catatan oleh Tim BPK RI agar diperbaiki sehingga idak menimbulkan temuan Kembali di masa yang akan datang. Dia juga meminta agar meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset
