PADANG, METRO–Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta gubernur untuk segera membahas proses Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024. Hal ini dilakukan mengingat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Sumbar tidak hanya menelan puluhan korban jiwa, namun juga kerusakan-kerusakan infrastruktur yang sangat parah
Menurutnya,dengan dipercepatnya pembahasan Perubahan APBD 2024, maka langkah pemetaan untuk perbaikan bisa segera dilakukan melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Katanya, dalam pembahasan komposisi Perubahan APBD 2024, ada di dalamnya pos BTT yang diperuntukan untuk penanganan bencana alam. Jika pembahasan perubahan APBD disegerakan maka bisa dilakukan penambahan untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian lainya.
“Perubahan APBD 2024 harus disegerakan mengingat kondisi saat ini. Pemprov Sumbar juga harus melakukan kajian jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur terkait hingga perguruan tinggi dalam membahas lingkup kebencanaan. Untuk itu,peta kebencanaan Sumbar wajib harus ada,” tegasnya
Selain itu, supardi juga meminta gubernur melakukan evaluasi terkait eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumbar, Baik itu sektor pertambangan hingga perkebunan. Eksploitasi yang tidak teratur akan sangat berpotensi untuk memicu terjadinya bencana alam.
“Dengan berbagai rentetan bencana alam yang terjadi maka harus ada langkah-langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” katanya.
Maraknya pembangunan yang terletak di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya di kawasan Lembah Anai. Dari awal semua telah memprediksi, DAS Lembah Anai yang dibangun berbagai wahana dan tempat usaha nantinya akan dipenuhi oleh debit air jika curah hujan tinggi.
“Sekarang dampaknya dirasakan, jalan pada daerah itu putus karena terjangan banjir. Jika ada peta kebencanaan maka harusnya daerah itu tidak bisa dibangun,” terangnya
Kepada unsur pemerintah nagari RT atau RW, Suardi meminta agar bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan informasi-informasi kebencanaan yang akurat untuk langkah antisipasi atau penanggulangan. Dengan adanya koordinasi yang maksimal maka akan meminimalisir rasa khawatir masyarakat terkait apa yang akan terjadi kedepan. (hsb)
