SUKARNOHATTA, METRO – Pengawasan partisipatif dari masyarakat akan menentukan kualitas hasil pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019. Berbagai kecurangan dan potensi pelanggaran pemilu bisa dicegah dengan laporan masyarakat. Dengan demikian pemilu berintegritas akan melahirkan orang-orang berkualitas.
“Kami memiliki keterbatasan jangkauan dan anggota. Tentu tidak semua gerak gerik peserta pemilu di masyarakat dapat kami awasi. Peran penting pengawasan mesti kita kedepankan, terutama dari sahabat media,” sebut Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, M.Khadafi saat membuka acara Sosialisasi pengawasan pemilihan umum tahun 2019 untuk pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Serta presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan unsur media se-Kota Payakumbuh, Sabtu (23/2).
Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Komisioner Bawaslu Sumbar Devisi Hukum Nurhaidayati, SH, MH, kemudian dua komisioner Bawaslu Kota Payakumbuh, Suci Wildanis dan Maidona turut menjadi narasumber. Ikut hadir Sekretaris Bawaslu Rinaldi, dan puluhan awak media yang bertugas di Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota).
Nurhaidayati dalam materinya menyebut bahwa proses pengawasan pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS akan sangat ramai. Mengingat masing-masing partai politik akan mengahdirkan saksi. Kemudian saksi calon DPD, saksi calon presiden.
“Untuk satu TPS bisa sampai 40 orang nantinya. Kemudian kita dari Bawaslu juga sedang melakukan rekrutmen untuk pengawas tingkat TPS. Sehingga semua proses pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan pemilu dimulai, penetapan DCT dan masa kampanye kita awasi semua,” jelas Nurhaidayati.
Dia juga menyinggung soal pemetaan daerah rawan pemilu termasuk komplik dan pelanggaran pemilu juga dilakukan Bawaslu sebagai bentuk pencegahan.
“Selain sosialisasi, kita juga memetakan daerah rawan konplik dan pelanggaran pemilu. Karena tugas Bawaslu itu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Maka kita harapkan juga peran partisipatif pengawasan pemilu dari masyarakat agar potensi pelanggaran dan kecurangan pemilu bisa dicegah,” sebutnya.
Komisioner Bawaslu Kota Payakumbuh Suci Wildanis dan Maidona lebih banyak berbicara terkait kampanye di media cetak, elektronik, radio dan TV. Dia menyebut kampanye melalui iklan di media baru akan dilakukan 21 hari sebelum hari tenang. Dan tepat pada tanggal 14,15 dan 16 adalah hari tenang.
“Pada masa tenang nanti tidak ada lagi iklan dan APK yang terpasang baik di media cetak, elektronik, radio dan TV. Kemudian semua APK akan dibuka pada masa tenang nantinya. Sehingga semua wilayah harus bersih dari APK dan aktivitas kampanye, jadi semua betul-betul istirahat dari aktivitas kampanye,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, tidak sedikit para awak media mempertanyakan keseriusan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi agar betul-betul berintegritas dan melahirkan hasil pemilu berkualitas yang diharapkan masyarakat. Bahkan awak media juga mempertanyakan masih banyaknya baliho Caleg ukuran raksasa terpampang di sepanjang jalan Sukarno Hatta. Komisioner Bawaslu, Suci Wildanis menyebut, terkait pemasangan APK di sepanjang Jalan Sukarno Hatta tidak boleh. Dan Bawaslu sebutnya, sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait namun sampai kini masih terpasang disepanjang jalan Sukarno Hatta. (us)
