JAKARTA, METRO–Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tak pilih-pilih dalam menangani perkara. Bagja mengatakan Bawaslu bahkan mengirim surat imbauan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengingatkan menterinya tak menggunakan program pemerintah untuk kampanye.
“Dalam beberapa hal tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh Bawaslu. Jadi tidak benar bahwa Bawaslu itu pilih-pilih,” kata Bagja dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Bagja mengatakan terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto pihaknya tak bisa menyimpulkan hal itu kegiatan kampanye. Ia menilai mengadili suatu kasus bukan berlandaskan dari perasaan.
“Misalnya pertemuan dengan Pak Presiden dan Pak Menhan Itu masalahnya di mana, itu juga jadi persoalan kami tidak bisa ini rasa-rasanya melakukan kampanye, rasa itu tidak bisa diadili dan rasa itu tidak bisa kemudian kami juga lakukan,” ujar Bagja.
“Kalau misalnya Pak Jokowi melakukan dia peserta pemilu atau bukan, tim pelaksana atau bukan, dia menawarkan atau mengajak pilihan itu yang kemudian baru bisa ditindak Yang Mulia,” sambungnya.
Meski demikian, Bagja menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat imbauan kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu diterangkan menteri-menteri terkait tak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai politik.
“Kami tetap melakukan surat imbauan kepada Pak Jokowi kepada presiden Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap menteri-menterinya atau pun yang berafiliasi dengan partai politik agar tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu atau kepentingan partai politik,” ucap Bagja.
“Kami sudah melakukan pencegahan tersebut, kami sudah lakukan kepada Pak Presiden telah kami kirim surat tersebut sebelum pada saat masa kampanye berlangsung,” pungkasnya. (*/rom)
