PADANG, METRO–Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 12 kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (7/3) dan Jumat (8/3) lalu, mengakibatkan 30 orang meninggal dunia. Selain itu, masih ada enam orang dilaporkan hilang dan masih terus dilakukan pencarian.
Tidak hanya merenggut korban jiwa, banjir dan longsor membuat ratusan ribu warga Sumbar harus mengungsi. 37.265 unit rumah terdampak, 666 rumah rusak, 3 unit rumah hanyut, 26 unit jembatan rusak, 45 unit ibadah terendam, 25 unit sekolah terendam, 13 titik ruas jalan terdampak, 2 unit irigasi rusak, hingga lahan merusak lahan pertanian.
Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini pun mencapai Rp 236 miliar. Sementara, dari 12 daerah di Sumbar yang dilanda bencana banjir dan longsor, lima di antaranya berstatus darurat, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat (Pasbar) dan Padangpariaman.
“Bencana ini cukup masif karena mengakibatkan korban jiwa 27 orang di Kabupaten Pesisir Selatan dan tiga orang di Kabupaten Padangpariaman meninggal dunia. Saat ini masih mencari enam orang lagi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, Senin (11/3).
Dijelaskan Suharyanto, pihaknya akan terus mengintensifkan pencarian korban bencana yang hingga kini belum ditemukan. Waktu pencarian korban yang masih dinyatakan hilang tersebut akan dilakukan selama 7×24 jam. Apabila tim pencarian tidak menemukan korban, pemerintah akan berkomunikasi dengan pihak keluarga korban.
“Apabila keluarga sudah merelakan dan mengikhlaskan maka pencarian akan dihentikan. Namun, BNPB bersama tim pencarian masih berupaya mencari enam korban lainnya yang belum ditemukan. Kondisi medan yang cukup berat akibat tumpukan material longsor menjadi salah satu tantangan tim untuk mencari korban yang hilang,” ungkapnya.
Selain itu, kata Suharyanto, tim gabungan tetap berupaya maksimal mencari korban yang hingga kini belum ditemukan. Pada kesempatan itu, BNPB juga akan merelokasi 100 rumah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak banjir dan tanah longsor.
“Pemerintah daerah dalam proses penyiapan relokasi rumah warga yang terdampak banjir dan longsor termasuk lokasi atau tempat pendirian rumah-rumah tersebut. Nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau BNPB yang akan membangun rumah-rumah relokasi tersebut,” ujarnya.
Suharyanto menuturkan, menyikapi kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumbar, BNPB menekankan beberapa hal. Di antaranya pemerintah daerah harus cepat tanggap turun ke lapangan dalam setiap kejadian bencana bersama unsur lainnya.
“Pemerintah daerah diimbau tidak ragu-ragu dalam menentukan status keadaan darurat bencana jika ada potensi atau terjadi bencana yang tidak dapat ditangani oleh daerah. Selanjutnya memerhatikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi setiap terjadi bencana alam. Hal itu bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga, dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
