Rakorsus Pengentasan Daerah Tertinggal di Mentawai, Pengentasan Status Daerah Tertinggal Prioritas Utama Pembangunan Sumbar

MENTAWAI, METRO–Gubernur Sumbar Mah­yeldi Ansharullah membuka rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Pengentasan Daerah Tertinggal, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal di Sumbar, Pemprov Sumbar, serta Pemkab Kepulauan Mentawai, di Aula Kantor Bappeda Mentawai, Kamis (29/2/2024). Gubernur menegaskan, bahwa pengentasan status daerah ter­tinggal menjadi prioritas utama agenda pemba­ngu­nan Sumbar.

“Berkat dukungan yang kuat dari pemerintah pusat melalui pendanaan maupun kebijakan strategis, maka agenda pengentasan daerah tertinggal ini telah menjadi katalis penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Mentawai,” kata Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.

Gubernur menyatakan, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, Mentawai saat ini tidak memiliki atau 0 Desa Sangat Tertinggal, kemudian 8 Desa berstatus Tertinggal, 22 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Maju, dan 3 Desa berstatus Mandiri. Data itu menunjukkan terjadinya kemajuan lewat peningkatan jumlah desa berstatus maju.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang melalui Kementerian Perhubungan telah memba­ngun Bandar Udara Mentawai (BUM) sebagai pengganti Bandara Rokot. Mes­kipun, pengoperasian BUM tersebut masih perlu direalisasikan agar membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Mentawai.

“Untuk hal ini, tentu perlu kolaborasi semua pihak, baik itu Pemkab Mentawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta instansi vertikal di Sumbar. Sehingga, kehadiran BUM betul-betul berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, peningkatan ku­alitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung mitigasi penanggula­ngan bencana,” ucap Gubernur lagi.

Oleh karena itu, Gubernur berharap melalui Rakorsus yang langsung digelar di Mentawai, akan dihasilkan strategi-strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan nyata, demi mendukung upaya mengentaskan berbagai permasalahan di Kabupa­ten Kepulauan Mentawai, termasuk masalah keter­tinggalan yang masih melekat statusnya pada 8 desa di Mentawai.

“Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik an­tara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Kami yakin, kita akan berhasil mengentaskan status daerah ter­tinggal dan membawa Men­tawai menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera,” kata Gubernur lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Per­hu­bungan (Kemenhub) RI, Robby Kurniawan, menyebutkan bahwa pemerintah pusat senantiasa merespons dan memberikan dukungan atas setiap u­paya peningkatan akse­sibilitas di Kabupaten Mentawai. Sebab, pemba­ngu­nan transportasi saat ini mempunyai konsep Indonesia simetris, yang artinya tidak fokus pada Sumatera dan Jawa semata.

“Salah satu contohnya, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan Bandara Udara Mentawai (BUM). Namun sebagai­mana disampaikan Bapak Gubernur, masih ada bagian yang perlu diwujudkan sehingga pengoptimalan fungsi banda ini dapat terealisasi,” kata Robby.

Robby menyebutkan, pengembangan transportasi di Mentawai merupakan salah satu prioritas Menteri Perhubungan. Se­bab, hal ini penting untuk mendukung potensi destinasi pariwisata, kawasan industri, dan sejumlah potensi ekonomi lainnya. Selain bandara, Kemenhub juga melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Tuapeijat.

Sementara itu, Direktur Penyerasian Program Percepatan Pembangunan Da­erah Tertinggal Kementerian Kementerian PDT dan Transmigrasi RI, Rafdinal, mengucapkan apresiasinya atas inisiatif Gubernur Mahyeldi menggelar Rakorsus di Mentawai, yang merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin, dalam Rakor Dae­rah Tertinggal se-Indonesia pada 4 Oktober 2023 yang lalu.

“Sumbar sendiri adalah provinsi pertama dan tercepat dalam menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden tersebut, sehingga kami patut mengapresiasi langkah ini,” ucap Rafdinal.

Penjabat (Pj) Bupati Ka­bupaten Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, juga me­ngucapkan terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumbar untuk Kabupaten yang dipimpinnya. Di mana, salah satu wujud perhatian tersebut adalah terlaksananya Rakorsus Pengentasan Dae­rah Tertinggal di kabupaten tersebut.

Rakorsus Berdampak secara Ekonomi

Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menyebutkan, bahwa pelaksanaan Rakorsus selama tiga hari di Mentawai tersebut telah mendatangkan efek langsung secara ekonomi bagi daerah tersebut. Tercatat, lebih dari 200 kamar hotel dan penginapan terisi selama dua malam di Bumi Sikerei. “Dampak ekonomi lainnya berupa belanja konsumsi para peserta dan belanja souvenir yang tentu berdampak langsung pada masyarakat Mentawai,” kata Medi.

Medi juga menjelaskan, pelaksanaan rakorsus di Mentawai dilakukan dalam rangka mendukung pe­ngetasan daerah atau desa berstatus tertinggal di Ka­bupaten Kepulauan Mentawai, bagian dari upaya nyata mendukung pening­katan kesejahteraan ma­sya­rakat setempat.

“Pada hari pertama, kita menggelar rapat internal evaluasi kegiatan selama Februari 2024 di ling­kup Pemprov sumbar. Agenda hari kedua Rakorsus Pe­ngetasan Daerah Tertinggal. Ada pun agenda di hari ketiga adalah lanjutan ra­pat pembahasan antar OPD di lingkup Pemprov Sumbar dan Pemkab Kepulauan Mentawai,” ujar Medi. (fan)