KURANJI, METRO – KPU Kota Padang telah menerima surat suara untuk Pemilu 2019, Sabtu (16/2). Surat suara yang tiba tersebut yaitu untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota, disimpan di gudang di Kantor KPU Kota Padang di Kelurahan Gunung Sarik.
Ketua KPU Kota Padang, M Sawati mengadakan, surat suara untuk Kota Padang ini datang sebanyak dua tahap. Tahap pertama datang pada Sabtu, (16/2) dan tahap kedua berupa surat suara untuk DPD RI dan Presiden dan Wakil Presiden akan tiba pada Selasa (19/2) atau Rabu (20/2).
“Saat ini surat suara (DPD RI dan Presiden dan Wapres) masih dipercetakan, tinggal menunggu izin berangkat dari percetakan. Sore ini (kemarin), akan diberitahukan oleh pihak percetakan,” ujar Sawati, Senin (18/2).
Sawati menjelaskan, untuk surat suara yang sudah tiba di gudang KPU yaitu untuk DPRD provinsi ada 604.500, DPRD kota 604.007, untuk pemilihan ulang DPRD kota 5.000, dan DPR RI dapil 1 604.006. “Surat suara ini jumlahnya sebanyak jumlah pemilih ditambah dua persen,” tukas Sawati.
Ia mengungkapkan, kondisi surat suara yang sudah datang itu ada kotaknya yang sedikit sobek. Kemudian, juga ada kotaknya yang basah. Namun isi kotak tersebut terangnya, belum dicek.
“Mudah-mudahan tidak ada yang rusak,” harapnya.
Tiga Daerah belum Terima
Sementara itu, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar sudah menerima logistik surat suara dan kotak suara. Tiga daerah yang belum menerima logistik surat suara tersebut diantaranya ada di Limapuluh Kota, Payakumbuh dan Agam.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan bahwa daerah yang belum menerima surat suara tersebut, dijanjikan akan sampai pada Rabu (20/2).
“Perusahaan pengadaan logistik tersebut menjanjikan akan menyelesaikan logistik tersebut paling lambat (20/2),” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa, dari 16 kabupaten/kota yang sudah menerima logistik pemilu tersebut, lima daerah diantaranya sudah lengkap dan selebihnya belum lengkap. “Lima diantaranya sudah lengkap, selebihnya masih ada kekurangan dan kekurangan tersebut ada pada surat suara DPD RI, dan Presiden mungkin itu karena teknis percetakan,” terangnya.
Terkait ada kerusakan yang terjadi pada logistik Pemilu di beberapa daerah di Sumbar, Amnasmen menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena proses percetakan.
“Ada beberapa daerah kotak suaranya setelah dibuka oleh KPU kabupaten/kota, dua diantaranya, salah satu Agam beberapa kotak suaranya tidak bisa terpakai, misalnya robek atau patah. Hal ini sudah kita laporkan ke KPU RI. Kita diberikan kesempatan oleh KPU RI hingga (17/3) untuk melaporkan kekurangan logistik, agar bisa segera tindaklanjutinya,” jelasnya.
Amnasmen menjelaskan, kotak suara yang rusak ditemukan di Dharmasraya, Payakumbuh, Agam dan Pesisir Selatan. Khusus di Agam berjumlah 24 kotak suara yang tidak bisa digunakan, dan 119 kotak suara yang bermasalah,” sambungnya.
Amnasmen meminta kepada seluruh KPU kabupaten/kota agar menelusuri kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kotak suara maupun surat suara agar bisa segera dilaporkan ke KPU RI untuk ditindak lanjuti.
Sementara itu, Polresta Padang telah melakukan pengamanan maksimal terhadap surat suara yang telah sampai di KPU kota Padang pada Sabtu (16/2). Pengamanan ini dilakukan agar nantinya, sampai hari H-nya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan mengatakan, untuk saat ini pihaknya telah menempatkan anggota untuk melakukan penjagaan dan pengamanan di gudang penyimpanan logistik dan surat suara KPU kota Padang.
“Setidaknya ada tiga anggota yang kami tempatkan untuk melakukan pengamanan gudang penyimpanan tersebut yang nantinya akan berjaga setiap harinya,” ujar Kombes Pol Yulmar.
Ia menyarankan kepada KPU Kota Padang agar lebih berhati-hati mengelola logistik pemilu tersebut. Katanya, pintu gudang yang dijadikan akses cukup satu saja, untuk arus masuk-keluar barang dan petugas.
“Sementara pintu gedung lain yang dijadikan tempat penumpukan logistik itu dikunci saja. Pintu lain harus diberi rantai dan digembok supaya tidak mudah dibobol oleh orang-orang yang ingin mengacaukan pemilu,” sebutnya.
Ia juga menyarankan KPU lebih aktif bersosialisasi, terutama tentang tata cara pencoblos. Dalam membantu KPU, Polresta Padang juga akan mengadakan simulasi pemungutan suara, agar anggota polisi betul-betul paham tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan bagaimana prosedur pengamanannya.
“Untuk pengamanan pendistribusian logistik nantinya dari KPU ke PPK, PPS, dan TPS, Kami juga akan mengerahkan personel pengamanan nantinya,” pungkasnya. (r/heu/uki)
