JAKARTA, METRO–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang tembus Rp 16,5 triliun hingga 12 Februari.
Menkeu mengatakan, jumlah tersebut baru terealisasi sebanyak 43,2 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun.
“Realisasi anggaran pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pileg dan pilpres sampai dengan 12 Februari telah terealisasi Rp 16,5 triliun atau 43,2 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 38,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2).
Lebih rinci, anggaran tersebut digunakan KPU dan Bawaslu untuk berbagai pelaksanaan Pemilu. Mulai dari pembentukan Badan Adhoc, Pengawasan Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga Adhoc, Pemungutan dan perhitungan suara, Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.
Kemudian, digunakan untuk pengawasan masa kampanye dan masa tenang pemilu, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Perencanaan, program dan anggaran serta penyusunan peraturan, pengawasan, penyelenggaraan pemilu.
“Rp 300 miliar digunakan oleh K/L lain untuk pengamanan pemilu dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.
Adapun rinciannya dari anggaran Rp 300 miliat itu digunakan untuk penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; Dieminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu; Penanganan perkara konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu; Pembentukan pos pemilu; Perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait pemilu;
“Pengelolaan konten dan diseminasi informasi publik, hingga pengawasan pemungutan dan penghitungan suara,” rincinya.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa realisasi anggaran pemilu yang disediakan Pemerintah mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp 71,3 triliun.
“Realisasi tahun 2022 Rp 3,1 triliun. Realisasi sementara tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun. Realisasi APBN 2024 mencapai Rp 38,3 triliun dan baru digunakan Rp 16,5 triliun hingga 12 Februari 2024,” tandasnya. (jpg)
