JAKARTA, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS).
Mulai rawan disusupi money politics hingga potensi terserang bencana alam. KPU diminta melakukan langkah antisipasi dini untuk mencegah berbagai kerawanan tersebut.
Temuan TPS rawan yang jumlahnya hampir separo dari total TPS (820.161 TPS) itu didasarkan pada 7 variabel dan 22 indikator yang diperoleh dari 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi. Namun, pemeÂtaan itu belum termasuk TPS di wilayah Papua dan Maluku Utara yang merupakan daerah otonom baru (DOB).
Bawaslu menyebut belum bisa menyampaikan pemetaan dua DOB itu lantaran ada keterbatasan jaringan internet saat pengiriman laporan oleh petugas di masing-masing wilaÂyah tersebut.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan, pengambilan data TPS rawan itu dilakukan selama enam hari. Sejak 3 hingga 8 Februari. Berdasar pemetaan, ada tiga klaster yang dipetakan. Pertama, TPS rawan yang paling banyak terjadi. Kemudian, TPS rawan yang banyak terjadi. Terakhir, TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tapi tetap harus diantisipasi.
Anggota Bawaslu Totok Hariyanto menambahkan, ada tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 371.248 TPS. Indikatornya, antara lain, terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Lalu, terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan kendala jaringan internet.
Indikator lainnya adalah rawan banjir, tanah longsor, dan gempa. KhuÂsus untuk indikator tersebut, ada 10.794 TPS yang terpetakan. Ada pula kerawanan yang didasarkan pada lokasi TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta peÂmilu. Jumlahnya mencapai 21.947 TPS.
Totok juga memaparkan 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 37.550 TPS. Beberapa indikator yang dimaksud, antara lain, kendala aliran listrik di lokasi TPS. Jumlahnya sebanyak 8.099 TPS. Ada pula indikator kerawanan karena TPS sulit dijangkau. Jumlahnya 4.211 TPS.
TPS rawan yang banyak terjadi juga didasarkan pada indikator praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. Jumlahnya mencapai 3.875 TPS. Kemudian, ada 2.299 TPS yang punya riwayat kekerasan.
Untuk indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi, jumlahnya 814 TPS. Indikator yang digunakan adalah terdapat praktik menghina atau menghasut pemilih terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di sekitar lokasi TPS.
Atas dasar pemetaan itu, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS agar melakukan antisipasi. Bawaslu juga menyarankan KPU agar berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun tokoh masyarakat. (jpg)
