PADANG, METRO–Banjir masih saja terus mengancam dan menghantui warga yang berdomisili di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan dan sekitarnya. Khususnya pada saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Keluhan ini, disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Suwirpen pada saat melaksanakan reses di daerah tersebut.
Warga mengatakan banjir yang terjadi bukanlah hal yang baru, namun peristiwa ini sudah lama dan berulang. Warga selalu kewalahan bila terjadi banjir,terutama dalam menyelamatkan atau mengevakuasi barang-barang yang mudah terjangkau luapan air. Sebab luapan air bisa mencapai hingga dua meter.
Seperti disampaikan Ketua LPM Kelurahan Mata Air, Abdul Aziz, bencana banjir hingga saat ini masih menjadi momok bagi warga, terutama ketika memasuki musim penghujan. Karena itu pihaknya berharap kepada Wakil Ketua DPRD bisa mewujudkan keinginan warga agar daerahnya bisa terhindar dari banjir.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab banjir kerap terjadi karena banyaknya saluran drainase yang terganggu. Sehingga, tidak mampu menampung debit air yang masuk ke saluran dan akhirnya meluap dan menggenangi sejumlah rumah warga.
Selain menyampaikan keluhan tentang banjir, Abdul Aziz juga menyampaikan beberapa keluhan lainnya. Termasuk banyak sarana infrastruktur yang saat ini membutuhkan perbaikan. Seperti perbaikan drainase, lampu penerangan jalan umum dan sebagainya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Suwirpen mengatakan sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh warga setempat. Apalagi saat ini masih dalam kondisi musim penghujan. Tentu setiap hujan turun dengan intensitas tinggi membuat warga menjadi was-was.
Menurutnya pada masa reses saat ini tentu menjadi momen bagi warga untuk melakukan komunikasi langsung dengan wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihannya menyampaikan apa saja keluhan mereka. “Termasuk persoalan banjir yang masih terus menghantui wara Kelurahan Mata air,” kata Suwirpen. Minggu (28/1).
Kondisi banjir yang kerap terjadi, akibat saluran drainase yang tidak layak dan sudah bertahun-tahun, menurutnya hal ini perlu perhatian yang serius. Untuk melakukan penanganan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Meski demikian, Suwirpen berjanji menindak lanjuti usulan warga tersebut, pihaknya akan meninjau lebih lanjut bersama OPD terkait. “Jika memungkinkan akan dilakukan penanganan dengan anggaran yang dialokasikan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir),” ujarnya. (hsb)
