IPM Sumbar Berhasil Lampaui Rata-rata Nasional, Benahi Pendidikan, Tingkatkan Layanan Kesehatan

PADANG, METRO–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) satu dari beberapa indikator penting lain pen­capaian makro pembangunan suatu daerah. Pasalnya IPM dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

IPM menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepe­mim­pinan Gubernur Sum­bar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wa­gub) Audy Joinaldy dalam mewujudkan Visi “Sumatra Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan.”

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan keber­ha­silan Pemprov Sumbar me­lampui target realisasi IPM tahun 2023 yang diga­riskan Rencana Kerja Pe­me­rintah Daerah (RKPD) serta Rancangan Pemba­ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IPM Sum­bar, naik dari 73,26 persen pada tahun 2022 menjadi 75,46 persen pada tahun 2023. Capaian ini menjadikan Sumbar salah satu provinsi dengan ting­kat pertumbuhan IPM ter­tinggi di Indonesia sejak dua tahun terakhir.

“Alhamdulillah, secara peringkat IPM se-Indonesia, posisi Sumbar terus membaik. Tahun 2022 lalu kita tertinggi nomor sem­bilan nasional atau nomor empat tertinggi di Pulau Sumatera. Tahun 2023 ini, Sumbar di posisi tujuh nasional atau urutan kedua di Pulau Sumatra,” ujar Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah bebera­pa waktu lalu.

Mahyeldi menjelaskan, IPM diukur dari penilaian empat indikator. Yakni, umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah serta penge­luaran per kapita ma­syarakat.

Data Badan Perenca­naan Pembangunan Dae­rah (Bappeda) Sumbar me­nyatakan, usia harapan hi­dup masyarakat Sumbar tahun 2023  mencapai ang­ka 74,14 tahun, rata-rata lama sekolah 9,28 tahun, ha­ra­pan lama sekolah 14,11 ta­hun serta pengeluaran per kapita masyarakat Sum­­bar per tahun men­capai Rp11,380 juta.

“Peningkatan IPM Sum­bar sejak dua tahun be­lakangan mengindikasikan Pemprov Sumbar fokus dan serius membenahi sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi hak dasar masyarakat,” tegas Mahyeldi.

Pembangunan Bidang Pendidikan

Pencapaian IPM tahun 2023 tersebut tidak terlepas dari pembangunan bidang pendidikan. Mahyeldi men­jelaskan, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan da­na Rp2,5 trilliun lebih, untuk pembangunan di bidang pendidikan. Alokasi dana itu mencapai 36,72 persen dari total APBD Sumbar tahun 2024.

Langkah itu, tidak ter­lepas dari komitmen Pem­prov Sumbar mening­kat­kan kualitas serta mewu­judkan pemerataan infras­truktur, sarana prasarana pendidikan di kabupaten/kota se-Sumbar. “Sesuai visi misi kita, Pemprov Sumbar  benar-benar se­rius dan komitmen mewu­judkan sumber daya ma­nusia (SDM) Sumbar yang cerdas, unggul dan ber­kualitas lewat pendidikan,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendi­dikan Sumbar, Barlius me­nambahkan, peningkatan IPM Sumbar, khususnya pada indikator pendidikan, dipicu oleh massifnya program pembangunan dan pembenahan infrastruktur sarana prasarana pendi­dikan di seluruh daerah sejak era kepemimpinan Gubernur Mahyeldi.

“Sejak beberapa tahun terakhir saja, kita telah ba­nyak sekali memba­ngun, merehab dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK dan SLB,” ujar­nya, Minggu, (21/1).

Barlius menjelaskan, sepanjang tahun 2023, juga telah merampungkan pem­bangunan lima sekolah. Terdiri dari dua SMK, dua SMA DAN satu SLB. Yaitu, SMAN 17 Padang, SMK Ke­sehatan Akabiluru dan SLB Halaban di Kabupaten Li­mapuluh Kota, SMK 1 Air Bangis dan SMA 2 Lembah Malintang di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Barlius menyampaikan, tahun 2024 ini pihaknya masih akan terus mem­ba­ngun 10 USB  dan  mere­ha­bilitasi banyak sekali ba­ngunan RKB di beberapa da­erah. “Lewat upaya pem­­bangunan dan pembe­nahan infrastruktur pendidikan ini, kita berharap akses pen­didikan bagi anak-anak di Sumbar semakin luas, dan terbuka. Begitupun kuali­tas­nya, juga terus kita ting­katkan” ucapnya.

Tingkatkan Layanan Kesehatan

Tidak hanya bidang pen­ didikan, keberhasilan pe­me­nuhan target IPM di Sumbar juga tidak terlepas dari peningkatan pelaya­nan kesehatan dalam upa­ya peningkatan usia hara­pan hidup masyarakat.

Kepala Dinas Kese­ha­tan Sumbar dr, Lila Yanwar Mars menjelaskan, pe­ningkatan usia harapan hidup masyarakat Sumbar, tidak terlepas dari keber­hasilan Pemprov Sumbar mewujudkan pemerataan infrastruktur kesehatan di seluruh daerah.

Keberhasilan itu, juga ditopang keberhasilan Pem­prov Sumbar dalam upaya menekan tingkat kematian bayi, ibu hamil, balita serta mencegah ke­matian akibat penyakit mematikan tertentu sejak beberapa tahun terakhir.

“Alhamdulillah, kita su­dah berhasil mencatatkan penurunan angka kema­tian ibu dan anak perinatal yang cukup signifikan. Ke­berhasilan itu tidak hanya menjadi penentu utama usia harapan hidup, tapi juga merupakan indikator makro yang ada di dalam RPJMD dan RPJMN,” ujar­nya akhir pekan lalu.

Lila Yanwar menjelas­kan, dalam upaya menekan tingkat kematian bayi dan ibu hamil, pihaknya telah memaksimalkan pelaksa­naan Antenatal Care atau pemeriksaan kehamilan secara menyeluruh terha­dap ibu hamil  sejak bebe­rapa tahun belakangan.

“Tidak hanya soal be­rapa banyak masalah kese­hatan yang diperiksa, tapi juga secara kualitas. Jika dahulu pemeriksaan keha­milan hanya cukup dengan ukur tensi, sekarang tidak lagi. Kita menerapkan pe­meriksaan kesehatan me­nyeluruh sebagai langkah deteksi dini resiko kema­tian ibu hamil,” jelasnya.

Menurut Lila Yanwar, kematian ibu hamil paling banyak disebabkan oleh penyakit hipertensi yang tidak terkontrol selama kehamilan. Kondisi itu ra­wan menyebabkan ibu ha­mil kejang, pendarahan dan akhirnya meninggal dunia saat melahirkan.

Selain akibat penyakit penyerta, kematian ibu hamil juga dipicu oleh gizi buruk. Sejak tahun 2023 lalu, Dinas Kesehatan Sum­bar telah  melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil. “Capaiannya. Sum­bar berhasil menjadi pro­vinsi nomor 2 nasional dalam penyaluran PMT. Kita telah  memberikan PMT kepada hampir 98 persen ibu hamil,” tam­bahnya.

Dalam upaya memas­tikan masyarakat di selu­ruh daerah dapat meng­akses fasilitas layanan ke­sehatan yang layak, sam­bungnya  Dinas Kesehatan Sumbar terus mendorong pemerintah kabupaten ko­ta melakukan standarisasi fasilitas layanan persa­linan hingga ke daerah-daerah pelosok.

“Kita terus berupaya mendekatkan pelayanan fasilitas kesehatan hingga ke nagari-nagari. Langkah itu kita lakukan seiring pe­ning­katan kompetensi bidan dan tenaga kese­hatan yang ber­sentuhan langsung de­ngan ma­sya­rakat,” pung­kasnya. (AD.ADPSB)