PADANG, METRO–Minggu 7 Januari merupakan batas akhir penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024.
Untuk di Sumatera Barat (Sumbar) diketahui, 12 dari 18 Parpol peserta Pemilu yang telah menyerahkan LADK dinyatakan belum lengkap sesaui perundang-undangan yang berlaku.
“Setelah KPU menerima LADK parpol peserta Pemilu 2024, kita melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi. Hasilnya, dari 18 parpol hanya 6 dinyatakan lengkap, dan 12 parpol lainnya belum lengkap, sehingga dikembalikan,” ujar Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, Rabu (10/1).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbar itu mengatakan, bagi parpol yang dinyatakan belum lengkap harus memperbaiki LADK. Berdasarkan hasil pencermatan, terdapat dokumen yang tidak lengkap dan cakupan informasinya tidak sesuai aturan perundang-undangan.
Ia juga mengatakan, begitu juga dengan hasil pencermatan KPU Sumbar terkait LADK calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hasilnya, dari 15 calon anggota DPD RI, baru 4 calon yang datanya dinyatakan lengkap, sedangkan 11 calon lainnya dinyatakan belum lengkap sehingga dikembalikan.
“Bagi yang belum lengkap kita berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan LADK selama 5 hari, yang dimulai sejak 8 Januari hingga 12 Januari 2024,” katanya.
Dijelaskan oleh Ory, KPU Sumbar menyatakan 18 parpol dan 15 calon anggota DPD RI sudah menyampaikan LADK Pemilu 2024 ke KPU Sumbar hingga batas terakhir, Minggu 7 Januari 2024. Hal ini menindaklanjuti surat KPU nomor 39/PL.01.7/SD/05/2024 perihal penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
“Sampai tenggat waktu yang ditentukan, ada 18 parpol dan 15 calon DPD menyerahkan LADK. Meskipun ada satu parpol yang tidak memiliki caleg (Partai Garuda) dia tetap menyerahkan LADK, sehingga ada 18 parpol yang menyerahkan LADK termasuk 15 DPD RI,” ujarnya.
Dikatakannya, 17 parpol menyerahkan LADK melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye (Sikadeka), dan satu parpol dari PSI menyerahkan secara manual. Sementara 15 calon anggota DPD RI menyerahkan melalui Sikadeka.
Ia menambahkan, pelaporan LADK bertujuan agar KPU bisa melihat sumber dana kampanye parpol guna memastikan tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pada 13 Januari 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota akan mengumumkannya kepada publik. (rom)
