PADANG, METRO-Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Kota Padang mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang mengarah pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai.
“Politik identitas berbau isu SARA harus dicegah secara dini dan diberantas, agar proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai,” kata Roni Aulia Amir, Ketua KPSI Kota Padang.
Menurutnya, menjelang kontestasi Pemilu 2024, mesin-mesin politik akan banyak bergerak untuk mendulang suara. Para politikus akan menggunakan berbagai strategi untuk memenangi kontestasi.
Dalam praktiknya, politik identitas dan SARA harus dicegah agar kontestasi Pemilu 2024 tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat akibat kampanye hitam dan politik identitas dalam upaya meraih simpati publik.
“Isu suku, agama, ras, dan antargolongan dimainkan para pihak yang sesungguhnya telah teridentifikasi merupakan kelompok kepentingan yang ingin menang dengan berbagai cara. Untuk itu, masyarakat harus tegas menolaknya,” ujarnya.
Roni menuturkan, adanya politik identitas memicu situasi di masyarakat menjadi lebih memanas, terlebih dibumbui ujaran kebencian sehingga menimbulkan gangguan kerukunan dan berakhir pecahnya konflik terbuka.
“Ujaran kebencian akan berdampak meningkatnya berita bohong dan fitnah meningkat. Makanya, kami mengajak seluruh masyarakat Sumbar untuk tidak terpancing dengan ujaran kebencian demi terselenggaranya Pemilu 2024 yang damai,” jelas dia.
Selain itu, demi terselenggaranya Pemilu 2024 yang demokratis, Roni juga mengingatkan masyarakat untuk tegas menolak politik uang. Pasalnya, politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
“Politik uang merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan. Mari bersama-sama melawan money politik,” tutupnya. (*)
